TEMPO.CO, Jakarta – Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyebutkan, 10 tahun lalu, tepatnya 20 Oktober 2014, Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Jokowi berhasil memenangkan dua kampanye pemilu presiden dengan hasil yang “kurus” dibandingkan rivalnya, membawa kisah reformasi dan perubahan yang datang dari masyarakat untuk rakyat.
Staf Advokasi PBHI Annisa Azahra menganalisis, janji perubahan yang dilontarkan Jokowi selama 10 tahun kepemimpinannya sebenarnya mencatat kegagalan serius di bidang hak asasi manusia, hukum, dan demokrasi. “PBHI memantau secara ketat 10 tahun pemerintahan Jokowi dan menemukan bukti kuat adanya state capture, korupsi, sekuritisasi, dan peraturan otoriter yang diterapkan selama dua tahun masa jabatannya,” kata Anisa dalam keterangan resmi, Minggu. , 20 Oktober 2024.
PBHI percaya bahwa pengabaian terhadap hak asasi manusia dan keadilan oleh Jokowi adalah sebuah janji yang berubah menjadi dosa. Janji-janji Jokowi tersebut tertuang dalam buku pegangan pemerintah, Navsita, yang kemudian diadopsi dan menjadi acuan rencana pembangunan Indonesia selama 10 tahun terakhir. Terutama terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Janji ini sangat penting, kata Annisa, menurut rekannya di Pilpres, Prabowo Subianto, yang ditahan karena catatan hitam pelanggaran HAM. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, Jokowi telah berhasil menjadi raja bibir, karena janji-janji terkait penyelesaian masalah hak asasi manusia masih sangat sedikit.
Menurut Annisa, pembentukan unit non-peradilan (UKP-PPHB) untuk pelanggaran HAM berat merupakan bukti nyata ketidakseriusan pemerintah. terlibat. Hal ini sebagai upaya untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan kasus melalui proses hukum.
Di akhir masa jabatannya, Jokowi menyatakan 12 dari 16 kasus pelanggaran HAM berat, termasuk bencana 1965, Trishakti, dan Talangsari, namun tidak melakukan upaya untuk menyelesaikannya dan merehabilitasi para korban serta membawa pelakunya ke pengadilan. Di sisi lain, situasi HAM pada masa pemerintahan Jokowi juga sangat buruk.
Contoh yang paling mencolok adalah situasi di Papua. Pemerintah tetap mengedepankan sistem militer yang berujung pada pelanggaran HAM. Praktik ini mengakibatkan berbagai bentuk kekerasan mulai dari penangkapan dan penahanan hingga pembunuhan di luar proses hukum dan penyiksaan terhadap warga sipil.
Data PBHI menunjukkan pelanggaran HAM di Papua pada tahun 2023 antara lain penangkapan ilegal (42,6 persen), pembunuhan (30,8 persen), dan penyerangan seksual (2,6 persen).
Pilihan Editor: Debat Korupsi di Pidato Pertama, Prabowo: Ikan busuk dimulai dari kepala.
Pernyataan ini menjadi tanda bahwa pemerintahan Prabowo ingin mengakhiri pelanggaran HAM. Hak asasi manusia semakin memudar Baca selengkapnya
Saat pelantikan Prabowo-Gibrant pada 20 Oktober 2024, Dema Justicia FH UGM Kementerian Kebijakan Bappenas menyampaikan pernyataan penting kepada Presiden Jokowi Baca Selengkapnya
Menteri Perhubungan Ifthita Sulaiman berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan terkait transportasi. Ia merespons agenda Prabowo yang akan berangkat ke Papua. Baca selengkapnya
Menteri Toleransi UEA berkunjung ke rumah Jokowi hari ini. Apa yang sedang dibicarakan? Baca selengkapnya
Cita-cita Prabowo untuk mencapai swasembada pangan melalui program pangan sepertinya tidak akan terwujud dalam waktu cepat. Baca selengkapnya
Menteri Agus Harimurthy Yudhoyono alias AHY memastikan Prabowo akan melanjutkan proyek pembangunan jalan tol yang dibangun Jokowi. Baca selengkapnya
PPP mengumumkan kemungkinan pemenang pasangan calon Ahmad Lutfi-Taj Yassin untuk mencari Jokowi sebagai calon. Baca selengkapnya
Rafi Ahmed adalah Perwakilan Khusus Presiden untuk Pembangunan Pemuda dan Seniman. Baca selengkapnya
Kerja sama teknologi maritim Korea-Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut sejak era Jokowi hingga era Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi menerima kedatangan HH Syekh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Menteri Toleransi dan Solidaritas Uni Emirat Arab (UEA), baca selengkapnya.