Jakarta – 4 Mahasiswa Uin Sunan Kali Kali Kali Kali Jali Kalijaga Yogyakarta (Uin Beka) memenangkan keluhan untuk menarik tingkat kepresidenan dan wakil presiden Pengadilan Konstitusi (MK). Siapa mereka?
Pengadilan Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapuskan persentase minimum presiden dan wakil presiden (tingkat presiden) seni. 222 NEC.
Baca juga: Pembaruan! MK Menghapus Tingkat Presiden
Pengadilan Konstitusi Suhartoyo berbicara pada persidangan berdasarkan keputusan tentang keputusan Pengadilan Konstitusi Jakart pada hari Kamis (2/1/2025).
Standar yang diuji oleh para pengunjuk rasa adalah seni. 222 Seventh Law 2017 tentang pemilihan universal, yang diusulkan partai politik atau penggabungan partai politik yang berpartisipasi dalam menyelesaikan pemilihan jika perlu menerima setidaknya 20% dari denda. Dari jumlah tempat di DPR atau menerima 25% suara penting selama pemilihan DPR.
Baca juga: Presiden Ketua Pengadilan Konstitusi Suhuh Tobo, yang menyatakan penghapusan nama kandidat presiden
“Deklarasi Seni Standar. 222 7. Act 2017 dalam Peraturan Umum pada tahun 2017 (Pesan Negara Bagian Indonesia Republik Indonesia 6105 Republik Indonesia dan tidak ada kekuatan hukum wajib. “
“Memesan keputusan yang diterbitkan di Republik Republik Indonesia dalam kasus yang relevan,” katanya.
Petisi untuk menghilangkan tingkat presiden
Sebuah terpisah dari Uin Suka, Pengadilan VII, Pengadilan VII menyangkut peninjauan pengadilan 62 / PUU-XX-XXII / 2024, diperlambat oleh empat siswa dari Syariah dan hukum di Uin Sunan Kali Kalacarta.
សិស្សទាំងបួននាក់គឺ Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, និង Tsalis Khoirul T Fever ដែលជាសិស្សនៃថ្នាក់កម្មវិធីសិក្សាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ 2021 និង Faisal żyrul Haq មកពីថ្នាក់កម្មវិធីសិក្សាច្បាប់ឆ្នាំ 2021។
Baca juga: Pendidikan Dua Pengadilan Konstitusi yang Tidak Menyetujui Keputusan Presiden
Tsalis Khoirul Tas, petisi pertama pada persidangan MK pertama, mengatakan bahwa prinsip “satu suara” terdistorsi oleh keberadaan level level. Ini menciptakan penyimpangan dari “nilai” kebijakan karena nilai pemungutan suara tidak selalu memiliki bobot yang sama.
Idealnya, harga pemungutan suara harus sejalan dengan periode pemilihan yang sesuai. Namun, dalam kasus tingkat pemungutan suara, harga pemungutan suara digunakan selama dua pemilihan yang dapat menyebabkan distorsi dalam sistem demokrasi.
Itulah sebabnya ini menunjukkan ketidakseimbangan atau penyimpangan dari prinsip pematangan, yang nilai pemungutan suara harus konsisten dengan periode pemilihan apa pun dalam proporsi.
BACA JUGA: Ikuti tempat paman Userana Anwar Usmun di tepi keputusan Pengadilan Konstitusi untuk menarik diri
Status siswa adalah alasan mengapa dua hakim konstitusional Anwar Usman dan Daniel Yusmic Pantyaki Foekh memiliki ide atau tidak setuju.
Anva dan Daniel menyaksikan empat mahasiswa kandidat Syariah College, dan Universitas Negeri Islam Sunan Kali tidak memiliki posisi hukum dalam aplikasi yang mereka sampaikan.
Keempat siswa adalah Anggota Mahasiswa Konstitusi (KPK), sebuah organisasi mahasiswa otonomi, Sekolah Tinggi Syariah dan Hukum Kampus di Jalan Marsa Adisuipipy, Yogyakarta.
Memberikan keluhan dari empat siswa dipersilakan. Seperti pengamat politik Ubedilah Badrun, keputusan Pengadilan Konstitusi untuk menarik kandidat untuk kontribusi partai bisa menjadi momen dinasti politik Joko Widodo (JOK).
Alasannya adalah keputusan pengadilan konstitusional untuk membuka peluang putra negara dalam kompetisi dalam pemilihan presiden. Terburu -buru ke ujung dinasti Joko Widodo, kata Ubedillah.