JAKARTA – Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) menggelar kompetisi bergulir dengan tema “Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea bagi Perdamaian Dunia”. Tender umum ini akan berlangsung mulai 5 November 2024 hingga 15 Desember 2024. 23.59 WIB.
Juara 1 ISDS Rp 5 juta, juara 2 Rp 3,5 juta, juara 3 Rp 2,5 juta, dan 15 pemenang hiburan Rp 500.000. “Oleh karena itu, total telah dipilih 18 pemenang dalam kompetisi bergulir ini,” kata Lina Nursanti, Kepala Hubungan Eksternal ISDS, 22/11/2024 di Jakarta.
Menurut Lina, kreativitas video yang Anda kirimkan tidak dipungut biaya. Bisa berupa kartun, stand-up comedy, peluncuran rudal nuklir, atau bahkan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. “Syaratnya sangat sederhana, peserta hanya perlu mem-follow akun Instagram atau YouTube ISDS. Informasi kontes dan segala pengumuman pemenang akan dipublikasikan di Instagram dan website ISDS,” kata Lina.
Lomba video pendek ini merupakan kelanjutan dari lomba menulis ISDS. Menurut perkiraan ISDS, Asia Timur merupakan kawasan paling dinamis. Semua negara di Asia Timur berselisih satu sama lain. Salah satu alasannya adalah perlombaan senjata di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, seluruh peserta dapat mengirimkan karya terbaiknya, sehingga tidak ada batasan materi lomba.
Misalnya, baru-baru ini Korea Utara (Korut) menandatangani perjanjian strategis dengan Rusia. Pada saat yang sama, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang menjalin kerja sama militer dengan Amerika Serikat (AS).
Ketegangan meningkat setelah Korea Utara baru-baru ini melakukan serangkaian uji coba rudal jelajah yang diluncurkan dengan nuklir. Secara khusus, dua tetangga – Korea Selatan dan Jepang – bereaksi negatif terhadap hal ini. “Ancaman hulu ledak nuklir telah menciptakan ketidakstabilan tidak hanya di Asia Timur tetapi juga di dunia, khususnya di Asia Tenggara,” kata Lin.
Bahkan, pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perang nuklir di Semenanjung Korea. Ingatlah bahwa WNI yang tinggal di Semenanjung Korea bisa saja menjadi korban jika terjadi perang nuklir. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, tidak bisa menutup mata terhadap permasalahan ini. “Pemerintah harus memikirkan nasib warganya yang bekerja di luar negeri,” kata Lina.