JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar terkait perselisihan Palang Merah Indonesia (PMI) antara Josuf Kala (JK) dan Agung Laksuno. JK dan Agung merupakan dua partai politik besar yang mengusung lambang pohon Birch.
No comment, kata Bahlil usai menghadiri pengarahan teknis (Bimtek) anggota DPRI dan DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2024).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai kontroversi tersebut, Bahlil beralih ke awak media. Kemudian dia meninggalkan Hotel Paragon. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, persoalan dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) bukan urusan pemerintah.
Namun legalitas kepengurusan PMI berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham). “Itu bukan urusan kami, kalau soal legalitas pengurusan urusan Kumhan,” kata Pratikono saat ditanya di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Selain itu, Menteri Hukum Suprataman Andi Agtas mengaku belum menerima surat pendaftaran pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) baik dari Yusuf Kala (JK) maupun Agung Laksuno.
“Sampai hari ini saya belum terima. Keduanya terkait kepengurusan PMI,” kata Supratman, Selasa (12/10/2024) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Meski begitu, Inspektur mengatakan pihaknya akan memastikan prosedur penegakan hukum jika diberitahu mengenai perintah eksekutif tersebut.