JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyerukan penghentian pembangunan proyek infrastruktur besar baru, termasuk jalan tol. Hal ini dinilai sebagai upaya menjaga anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN), sekaligus menjadi angin segar bagi BUMN Karya.
“Satu hal yang saya lihat menjadi pertimbangan pemerintah adalah perusahaan publik di Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga dana infrastruktur,” kata Direktur Kebijakan Publik Center for Economic and Legal Studies (Celios) Media Wahyudi Askar, dalam sesi acara. Review Forum IDX Channel pada Kamis (19/12/2024) dihadirkan.
Baca juga: Dipecat PDIP di depan umum, berikut tanggapan berbeda dari Jokowi, Gibran, dan Bobby.
Menurut dia, penghentian proyek infrastruktur baru tidak hanya memitigasi risiko atau menjaga kapasitas APBN, tetapi juga merupakan strategi untuk melindungi perusahaan negara. Rencana ini dapat menyelamatkan neraca keuangan perusahaan konstruksi pelat merah yang kesulitan membayar proyek yang sedang mereka kerjakan.
“Kita lihat banyak BUMN yang kesulitan membayar. Jadi sepertinya pemerintah berusaha melakukan pelemahan agar tidak terjerumus dalam utang yang besar,” jelasnya.
Baca juga: Kelas Menengah Kehabisan Tabungan
Ia meyakini upaya untuk tidak melanjutkan proyek infrastruktur baru, terutama tol, merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, kebijakan tersebut memberi ruang bagi urusan fiskal negara.
Selain itu, penilaian masih dilakukan pada masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama melihat proyek-proyek yang dinilai tidak menguntungkan namun berpotensi memakan anggaran besar.
“Ya, menurutku itu bagus. Artinya, Pak Prabowo melakukan mitigasi risiko terhadap pekerjaan di awal pemerintahannya untuk membereskan kebijakan negara yang tidak produktif dan tidak efektif,” jelasnya.
Media menilai penundaan rencana pembayaran APBN baru akan dipertahankan hingga tahun depan. “Cukup besar potensi penghematan anggaran jika ada peninjauan jalan tol,” ujarnya.