BEIRUT – Militer Lebanon dan Israel melanggar gencatan senjata sejak Rabu (27/11/2024) berdasarkan kesepakatan yang dicapai Amerika Serikat (AS) dan Prancis.
Israel kemudian diusir dari wilayah perbatasan yang telah hancur akibat pertempuran berbulan-bulan
AS dan Prancis mengatakan kesepakatan itu akan mengakhiri perang di Lebanon dan melindungi Israel dari ancaman Hizbullah.
Perjanjian tersebut merupakan langkah internasional yang dapat mengakhiri konflik paling berbahaya antara faksi Israel dan Iran dalam beberapa tahun, lapor Reuters.
Hizbullah diberi waktu 60 hari untuk menghancurkan angkatan bersenjata di Lebanon selatan, dan tentara Israel harus meninggalkan wilayah tersebut dalam waktu tersebut.
Pemerintah Lebanon “akan melarang Hizbullah dan semua kelompok bersenjata lainnya di wilayah Lebanon mengambil tindakan apa pun terhadap Israel.”
Sementara itu, “Israel tidak akan melakukan intervensi militer apa pun terhadap sasaran Lebanon, termasuk sasaran sipil, militer, atau nasional lainnya di wilayah Lebanon.”
Alasan peningkatan militer Lebanon selama pendudukan
Dalam pernyataan pertama dari pusat operasi Hizbullah sejak gencatan senjata diumumkan, kelompok tersebut tidak secara spesifik melanggar gencatan senjata dan berjanji akan melanjutkan perlawanannya.
Hizbul mengatakan tentaranya siap sepenuhnya menghadapi ambisi dan serangan musuh Israel. Timnya akan mengawasi penarikan Israel dari Lebanon.
Selain aktivitas Hizbullah, tentara Lebanon diketahui juga akan terlibat dalam pemberhentian tersebut.
Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa “hanya angkatan bersenjata, senjata dan peralatan militer Lebanon dan pasukan keamanan, infrastruktur dan senjata yang akan ditempatkan” di Litania Selatan, mengutip BBC.
Mengapa pasukan Lebanon yang berjumlah sekitar 10.000 tentara dikerahkan di UNIFIL Lebanon Selatan untuk operasi pemeliharaan perdamaian PBB?
Berdasarkan perjanjian tersebut, sekitar 10.000 tentara Lebanon pada akhirnya akan dikerahkan di wilayah selatan.
Banyak pejabat Barat mengatakan Hizbullah telah melemah dan sudah waktunya bagi pemerintah Lebanon untuk membangun kembali kekuasaan di negara lain.
Deklarasi tersebut tidak menyangkal hak Israel atau Lebanon untuk membela diri berdasarkan hukum internasional, kata perjanjian tersebut.