JAKARTA – Peneliti Indonesia Themis Institute sekaligus dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menyebut ada kecurangan pada penyelenggara negara di Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu diungkapkannya pada Kamis (12/12/2024) saat Institut Themis Indonesia di Jakarta mempublikasikan hasil penelitian bertajuk “Pohon Palsu Pilkada”.
“Lembaga pemerintah terlibat dalam penyelenggaraan pemilukada di Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Proses korupsi dalam proses pemilu sama dengan proses pemilukada. Pilkada di Jakarta berbeda karena pemilihnya sudah terdidik. Bahkan, kata Feri, Jelang pilkada, 12 kepala daerah demi kepentingan pemerintah pusat mengaku telah mengambil tindakan.
Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa kontribusi dua lembaga negara terhadap pemilukada penting di beberapa daerah. Lembaga ini sedang menyelidiki pentingnya intervensi di tiga wilayah: Jakarta, Banten dan Jawa Tengah.
Di Jakarta, hasil kajian menunjukkan Presiden melakukan pergantian bupati di 12 daerah yang berpenduduk 1.578.933 jiwa. Pergantian ini disebut melanggar pasal 71 ayat 3 Kitab Undang-undang Pemilihan Umum yang membolehkan pergantian pejabat 6 bulan sebelum keputusan pasangan calon.
“Yang berwenang melakukan penipuan adalah orang-orang dekat pemerintah. Faktanya, sebelum hari H (pilkada) ada 12 kepala daerah yang berganti. Kita putuskan pasangan calonnya,” lanjut Feri.
Meski ada upaya pihak berwenang untuk mempengaruhi Pilkada Jakarta, hasilnya tidak efektif, kata Feri. Sebab, masyarakat Jakarta lebih berpendidikan. Feri melanjutkan, “Pilkada di Jakarta berbeda dalam hal efektivitas penggunaan peralatan. Karena pemilihnya lebih terdidik.”
Terkait pembatalan perkara yang diajukan pasangan calon Rıdwan Kamil-Suswono ke Mahkamah Konstitusi (CC), Feri mengatakan hal itu karena dalil perkara yang lemah.
“Kalau dilihat, sangat wajar jika ini (perkara RK-Siswono di MK) tidak dilanjutkan, karena argumentasinya sangat lemah. Argumen Form C6 adalah ketika ini terjadi pertama kali maka akan terjadi baru pertama kali dilakukan. Tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi menjelaskan perubahan suara tersebut, sehingga menurut saya sebaiknya digunakan.
Senada, Pengamat politik Universitas Terbuka FHISIP Insan Praditya Anugrah mengatakan warga Jakarta memiliki literasi politik yang baik. Jakarta adalah simbol fundamental masyarakat demokratis, dengan budaya politik yang partisipatif dan tidak mudah dimobilisasi.
“Jakarta adalah simbol masyarakat yang memiliki budaya politik partisipatif yang berhasil dalam implementasi demokrasi Indonesia. Masyarakat Jakarta kurang memiliki literasi politik yang memadai dan tidak mudah melakukan mobilisasi,” kata manusia. katanya.
Menurut Insan, hasil pemilukada menunjukkan Jakarta adalah benteng terakhir demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, kita semua harus bersatu agar tidak terjebak dalam perebutan kekuasaan.
“Jakarta bisa dipandang sebagai benteng terakhir demokrasi Indonesia di antara daerah-daerah sukses lainnya. Jakarta harus kita selamatkan agar benteng terakhir ini tidak hancur karena keputusan penguasa,” kata Manusia. katanya.