TEMPO.CO, Jakarta – Masyarakat adat Pulau Rempang, Kepulauan Riau, ikut memperingati Hari Tani Nasional ke-57 yang diselenggarakan ribuan petani di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 24 September 2024. Roziana, salah satu warga Warga Rempang yang ikut serta mengatakan, perjuangan petani sama dengan perjuangan yang terjadi di desanya. Baik para petani maupun masyarakat Rempang berupaya melestarikan ruang hidup nenek moyang mereka.
“Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kita sebagai warga negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis Tim Solidaritas Nasional Rempang, Rabu, 25 September 2024.
Menurut Roziana, seharusnya pemerintah menyediakan perumahan sebagai kebutuhan dasar warga. Prinsip ini semakin kabur setelah adanya permasalahan agraria yang menimpa masyarakat Rempang.
Lebih dari setahun yang lalu, warga Pulo Rempang diusir secara paksa oleh sekitar 1.000 petugas polisi yang memaksa masuk ke desa tersebut. Bentrok antara petugas yang hendak mengukur lahan proyek Rempang Eco-City dengan warga sekitar pun tak terhindarkan.
Sukri, warga Rempang lainnya yang turut serta dalam acara Hari Tani Nasional mengatakan, pemerintah selalu datang dengan ancaman dan kekerasan. “Bagi kami, kesejahteraan adalah ketika kami bisa hidup dari laut dan darat,” ujarnya.
Ia masih menyayangkan perilaku regulator yang ingin menggusur desa-desa di Pulau Rempang untuk investasi. Bahkan, investasi pabrik kaca juga diyakini dapat merusak lingkungan. “Kami bukan orang Melayu kalau tidak punya desa.”
Salah satu yang menarik dalam acara Hari Tani Nasional 2024 adalah massa yang membunyikan 1.000 lonceng sekaligus. Suara tepuk tangan yang biasanya menandakan keadaan darurat dianggap sebagai darurat demokrasi dan agraria di negara tersebut.
Tepuk tangan yang diawali dari massa Geram Tanah (Geram Tanah) juga digaungkan oleh gerakan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang mengikuti kegiatan tersebut. Meski diguyur hujan deras, massa aksi tak menyerah dan terus melanjutkan aksinya hingga sore hari. Massa kemudian bergerak di depan DLR di Senayan hingga Kementerian Pertanian dan Perencanaan Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Reforma Agraria (KPA) Dewi Kartika dalam sambutannya, dalam sambutannya, pemerintahan sepuluh tahun yang dipimpin Presiden Joko Widodo telah gagal memberikan keadilan bagi petani.
Agenda konstitusi untuk mewujudkan tatanan agraria adil dan makmur bagi petani melalui reforma agraria tidak terlaksana, kata Dewi.
Novali Panji Nugroho berkontribusi pada artikel ini.
Pilihan Editor: Bukan hasil sedimentasi, ahli geologi menyebut material di Paparan Sunda Pasir Laut Purba Murni.
Gerakan Rakyat Cegah Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar acara di luar kantor ATR/BPN Kementerian Dalam Negeri siang tadi dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Selasa, 24 September 2024. Read More
Setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Petani Nasional dan menjadi momen untuk mengenang perjuangan para petani dan penderitaan yang mereka alami. Baca selengkapnya
Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Jokowi menyita 571 ribu hektare lahan rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak adanya evaluasi. Baca selengkapnya
Dalam dua periode kepemimpinan Jokowi, agenda konstitusional reforma agraria tidak terlaksana. Baca selengkapnya
Konsorsium Reforma Agraria (KPA) mengajukan 5 permohonan ke KPK dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2024, Mana Saja? Baca selengkapnya
Buruh pertanian dari Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali dan masih banyak lagi juga akan ikut serta dalam demonstrasi di Jakarta. Baca selengkapnya
Mengungkapkan dan mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan program reforma agraria yang semula. Baca selengkapnya
Komnas HAM kembali menegaskan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan petugas PT MEG kepada warga Rempang yang menolak PSN Rempang Eco City. Baca selengkapnya
Pemerintah berniat menggusur warga Pulo Rempang untuk membangun PSN Rempang Eco City. 16 desa tua dengan tegas menolak relokasi pemukiman. Baca selengkapnya
Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Kantor Ibu Kota Negara (OIKN) sebesar Rp 27,8 triliun. Baca selengkapnya