TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintah Indonesia selama sepuluh tahun. Namun, laporan Yayasan Kurwal tahun 2023 tentang penolakan terhadap ‘Jokowiisme’ menyatakan bahwa pemerintahan dengan cita-cita Jokowi telah merusak demokrasi. Bencana demokrasi pemerintahan Jokowi terjadi ketika masyarakat menerima praktik jahat penguasa hingga akar permasalahannya sulit diketahui.
Bagaimana cara Jokowi mengambil kendali publik atas kekuasaannya? Jokowi dengan cerdik mengubah politik Indonesia menjadi teater tipu muslihatnya. Sebab teater dan penipuan merupakan agen yang memegang peranan sangat penting
Perjalanan Jokowi ke Istana merupakan drama yang dikoreografikan secara lengkap, mulai dari lagu-lagu blues di gorong-gorong jalan raya Jakarta hingga memukau di panggung konser Dua Zari. Sejak awal, masyarakat sudah mau percaya bahwa “Jokowi adalah kita” dan mereka, bukan bagian dari “mereka”. Akibatnya, masyarakat tanpa sadar disesatkan oleh gelembung manipulasi informasi di media sosial
Sandiwara Jokowi merupakan inti dari tipu muslihat populis, seperti mempermainkan kesan lemah seperti rakyat kecil, tidak elitis, tidak terlalu pintar, dan menimbulkan rasa kasihan. Pendukung Jokowi akan selalu mengatakan “Saya Rapopo” dan siap memaafkan segala perbuatannya. Pelan tapi pasti, maksud yang dimaksud Jokowi adalah kekejaman boleh dan dinormalisasi, warga berhak diam, dan perbedaan pendapat adalah yang bersuara.
Sebagai politisi populis, Jokowi mengisi ceruk realisme psikologis dalam pemberitaan: perkataan dan tindakannya dimaksudkan untuk memenuhi ekspektasi publik. Cara ini mirip dengan penipuan. Masyarakat hanya memilih informasi yang dianggap benar karena mereka menyukainya dan preferensi pribadi mereka didasarkan pada keyakinan. Secara halus atau kasar, Jokowi memupuk sikap positif yang beracun dengan mengkritik tata kelola pemerintahan yang buruk dan kebijakan-kebijakan konyol.
Trik lain dalam teater Jokowi adalah dengan membengkokkan aparat negara melalui kepolisian, kejaksaan, militer, dan komite antikorupsi untuk melayani kepentingan kelompok dan membungkam lawan politik. Dampaknya, Jokowi mengundang kekuatan ormas keagamaan terbesar di Indonesia untuk mengancamnya. Jokowi juga menjalankan kekuasaan legislatif, sehingga mengontrol mayoritas suara parlemen untuk mendukungnya adalah hal yang tidak relevan.
Oleh karena itu, perlawanan yang tersisa hanya datang dari kekuatan masyarakat sipil yang rentan tanpa wahana politik, seperti gemuruh tanpa riak apa pun, seperti aksi #ReformDicorruption. Tindakan yang tidak praktis dan tanpa pemimpin ini merupakan gerakan moral untuk mengembalikan demokrasi kepada masyarakat. Namun, tindakan keras tersebut diikuti oleh kebrutalan polisi selama seminggu yang menyebabkan penangkapan 1.500 orang dan kematian 5 orang yang berusia antara 15 dan 23 tahun.
Tindakan keras aparat di dunia maya ini juga terjadi terhadap aktivis dan jurnalis, terutama di era Covid-19. Masyarakat menahan nafas karena kejadian ini menunjukkan otoritarianisme Jokowi dan rezim pendukungnya. Namun bagi rezim populis Jokowi, masyarakat yang mati rasa, bungkam, ketakutan, dan terpecah belah adalah dasar bagi kelanjutan kekuasaan.
Selama sepuluh tahun, dengan ideologi Jokowiisme, Jokowi menjelma dari warga plonga-plongo menjadi ikon ‘Raja Jawa’, berpenampilan ramah namun bengis dalam kekuasaannya. Sosok tersebut diproyeksikan ke penonton karena preferensinya terhadap pakaian kerajaan
Saat mengenakan pakaian adat di acara-acara penting kenegaraan, Jokowi hampir selalu terlihat mengenakan pakaian raja atau kepala suku, bukan pakaian adat rakyat jelata. Melalui laporan tersebut, Kurawal menolak keras Jokowiisme sebagai sebuah perkembangan dalam demokrasi.
Yayasan Rachel Farhadiba RI Kurawale
Pilihan Editor: Kurawal Foundation membahas strategi politik utama Jokowi dalam pemerintahan Jokowi, populisme, dan infrastruktur.
Anak Agang Gade Ngurah Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi, saat ini menjabat sebagai salah satu komisaris PT Pupuk Indonesia. Baca selengkapnya
Kebanyakan orang menginginkan oposisi mengawasi pemerintahan Provo-Gibran di masa depan. Baca selengkapnya
Menurut kuasa hukum KPK, seharusnya permohonan Rafale Alun ditolak secara formal dan substantif. Baca selengkapnya
Sebelum meninggalkan jabatannya, Presiden Jokowi menandatangani keputusan presiden, keputusan presiden, dan perubahan peraturan perundang-undangan. Apa hubungannya? Baca selengkapnya
Kakak beradik Rafael Alun, terpidana korupsi, keberatan dengan penyitaan asetnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca selengkapnya
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, aset yang disita tersebut terbukti merupakan hasil TRPU dalam persidangan Rafael Alun. Baca selengkapnya
Suporter PSMS Medan yang tergabung dalam PSMS Fan Club (PFC) bangga memiliki tim kesayangannya bermarkas di Stadion Utama Sumut.
Presiden Jokowi telah membentuk pasukan antikorupsi di bawah pengawasan Polri. Apa saja tugasnya? Baca selengkapnya
Jokowi meneken Perpres Pemberian Jaminan Kesehatan bagi para menteri periode 2019-2024. Baca selengkapnya
Penggeledahan yang dilakukan KPH terkait dugaan korupsi pengelolaan dana hibah APPD kepada kelompok masyarakat. Baca selengkapnya