TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan 10 anggota KPK (Capim) menjadi yang terbaik. Sepuluh nama diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2024, dan DPR akan memilih 5 pimpinan KPK.
Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, tujuan organisasi ini sama dengan tujuan bangsa Indonesia. “Kita semua menginginkan nahkoda yang handal, berintegritas, dan mampu membawa kapal organisasi ini melewati gelombang,” kata Tessa dalam konferensi pers di KPK, Selasa, 1 Oktober 2024. “Gelombang antikorupsi, gelombang kehancuran . Itu korup dan itu tidak mudah.”
Tessa mengatakan KPK berharap setelah memberikan nama 10 pimpinan KPK tersebut, barulah mereka dapat memilih anggota Komisi III yang terbaik. “Kami berdoa untuk KPK yang terbaik pada kepemimpinan selanjutnya,” ujarnya.
Ini adalah proses politik
Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan, 10 gelar yang diberikan kepada calon utama KPK merupakan pilihan Presiden, meski berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat 9 UU KPK, KPK harus mengajukan. Jangan sampai pernyataan kelompok tersebut memberikan informasi yang salah kepada bangsa bahwa presiden tidak bertanggung jawab atas keputusan tersebut, kata Praswad dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Rabu, 2 Oktober 2024.
Menurut peneliti pertama KPC ini, dari 10 calon, masih ada calon yang belum menyelesaikan permasalahan moralnya. Faktanya, dia terbukti tidak bisa memimpin KPK bekerja dengan baik, ujarnya.
Menurut dia, proses selanjutnya adalah proses politik yang direncanakan DPR. Prosedur yang tidak berfungsi yang menyebabkan masalah menjadi lebih buruk atau tidak harus dihentikan. Jangan biarkan pemimpin bermasalah terpilih sebagai orang politik yang sedang menjabat. DPR harus menunjukkan komitmen politik untuk memberantas korupsi.
Tanpa sikap tersebut, pembenahan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya akan menjadi kampanye politik tanpa ada substansi perubahan ke arah yang lebih baik, ujarnya.
Dia kembali menegaskan, konflik kepentingan merupakan permasalahan serius pada era KPK sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegah situasi tersebut harus dilakukan secara serius, termasuk mewajibkan seluruh calon penegak hukum mengundurkan diri sebelum dilantik. Kepercayaan ganda akan menjadi permasalahan untuk memudahkan intervensi di pengadilan terhadap kasus-kasus yang melibatkan permasalahan hukum yang berasal dari instansi maupun permasalahan yang diajukan ke lembaga asal. Monopolisme adalah harga permanen untuk menjaga independensi KPK, kata Praswad Direktur Pilihan Mantan Ketua DPD Gerindra Muhaimin Syarif ini banyak membawahi proyek Kerajaan Maluku Utara.
Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi saat ini juga menjabat sebagai salah satu komisaris PT Pupuk Indonesia. terperinci
Menurut kuasa hukum KPK, permintaan Rafael Aluni harus dipenuhi secara formal dan fisik. terperinci
Sebelum mengundurkan diri, Presiden Jokowi menandatangani Perpres, Perpres, dan Reformasi Hukum. Tentang apa ini? terperinci
Rafael Alun, kakak beradik tersangka korupsi, mengajukan gugatan terhadap penyitaan harta benda mereka oleh KPK. terperinci
Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan, harta benda yang disita di pengadilan Rafael Aluni dipastikan merupakan hasil TPPU. terperinci
Suporter PSMS Medan yang tergabung dalam PSMS Fans Club (PFC) bangga memiliki tim kesayangannya bermarkas di Stadion Sumatera Utara.
Presiden Jokowi membentuk unit antikorupsi di bawah pengawasan Kepolisian. pekerjaan detail apa
Jokowi meneken Perpres Pemberian Jaminan Kesehatan Menteri Tahun 2019-2024. terperinci
Penyidikan KPK terkait dugaan korupsi penanganan dana hibah APBD kepada organisasi. terperinci
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Peternakan Pemerintah Jawa Timur dengan dugaan korupsi administrasi dana bantuan. terperinci