BREAKING NASIONAL – Direktur Jenderal Pembangunan Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo dan Direktur Anggota BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menandatangani Perjanjian Kerjasama (CAO) di dalam rangka perluasan lembaga jaminan sosial pedesaan di Kantor Direktorat Jenderal Pembangunan Pemerintahan Desa, Jakarta Selatan, Senin 2024. 14 Oktober
La Ode mengatakan, penandatanganan ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan program kerja jaminan sosial oleh kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD). Perjanjian ini merupakan bagian dari UU No. 3 tentang desa, khususnya Pasal 26(3)(c), Pasal 50A(b) dan Pasal 62(f).
Ketiga pasal tersebut menegaskan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan SPD berhak atas perlindungan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Dengan adanya kesepakatan ini, program asuransi sosial yang sebelumnya hanya terbatas pada perangkat desa, kini diperluas hingga mencakup perangkat desa secara umum.
“Dengan tambahan perjanjian kerja sama ini, maka BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing desa, kini juga terbuka terhadap program jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa. Kami berharap dengan adanya pemekaran ini seluruh lembaga desa akan dilindungi di dalam kondisi jaminan sosial,” kata La Ode.
Perjanjian ini juga mengatur beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kepesertaan dan pelayanan dalam program kerja BPJS bagi lembaga pedesaan. Tujuan utama kerja sama ini adalah membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan program kerja BPJS kepada lembaga pedesaan, meningkatkan kepesertaan program kerja BPJS di tingkat desa, optimalisasi layanan program kerja BPJS bagi lembaga di pedesaan dan sinergitas data. dan informasi terkait program BPJS untuk membantu koordinasi kegiatan negara terkait.
“Penting untuk memastikan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan BPD mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. “Program ini merupakan fokus serius pemerintah terhadap kesejahteraan perangkat desa yang berperan penting dalam pengembangan masyarakat dan pemberian layanan,” kata La Ode.
Guna memastikan efektivitas pelaksanaan program ini, Direktorat Jenderal Pembangunan Pemerintahan Desa dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi akan dilakukan minimal enam bulan sekali atau atas kesepakatan bersama untuk memantau kemajuan dan capaian peningkatan kesejahteraan perangkat desa.
Kontrak ini berlaku mulai tahun 2025. pada tanggal 14 Desember, dengan harapan dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perangkat desa agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan andal. Dengan bekerja sama, kami berharap semua pihak seperti pemerintah pusat, BPJS Ketenagakerjaan, dan perangkat desa dapat bekerja sama lebih baik dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan terlindungi. (*)
Andika Hazrumy berkomitmen mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Serang. Baca selengkapnya
Komitmen Hutama Karya dalam mendukung pendidikan anak-anak pahlawan bangsa. Baca selengkapnya
Proyek Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan meningkatkan daya saing nasional. Baca selengkapnya
Nucleopad mempercepat diagnosis penyakit menular dengan teknologi sederhana dan tanpa peralatan laboratorium yang rumit, mendukung kemandirian kesehatan Indonesia. Baca selengkapnya
Indonesia AID berada di garis depan diplomasi pembangunan Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Baca selengkapnya
Merayakan hari jadinya yang ke 26, Bank Mandiri memperkenalkan layanan inovatif kepada nasabahnya, memperkuat platform grosir “Kopra by Mandiri”. Baca selengkapnya
Menggunakan bahan-bahan alami seringkali menjadi cara mengatasi siklus menstruasi yang tidak teratur. Baca selengkapnya
Anwar Hafid menegaskan, tempat debat tidak mengurangi esensi penyampaian visi dan misi para calon. Baca selengkapnya
Anwar Hafid dan Reny Lamadjido menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan yang ketat dalam operasional pertambangan. Baca selengkapnya
Teguh Setyabudi siap mempercepat pembangunan Jakarta sebagai kota global dengan fokus pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan persiapan ibu kota pasca IKN. Baca selengkapnya