TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahindra menghadiri acara penganugerahan jabatan (Sertigap) di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta pada Senin, Oktober 21. Tahun 2024 Yisril memaparkan soal pembagian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian dan satu kementerian koordinasi.
Yisril mengatakan, pemekaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan langkah strategis yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Yisril ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum ini merupakan jabatan baru yang belum ada pada pemerintahan sebelumnya.
Sebagai Menko, Yisril akan membawahi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian ini juga merupakan kementerian baru yang sebelumnya digabung menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Yisril mengapresiasi reorganisasi dan restrukturisasi kementerian yang dilakukan Prabowo merupakan hal yang patut disambut dengan rasa syukur. Katanya, sebab masing-masing bidang yang sebelumnya hadir di Kemenkumham mempunyai spesialisasi masing-masing.
Namun, ia juga melihat nomenklatur baru ini sebagai sebuah tantangan. “Pada saat yang sama, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kurang fokus jika dipimpin oleh seorang menteri juga menjadi tantangan bagi kami,” kata Yisril.
Yisril akan membawahi tiga menteri: Menteri Hukum Subratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Begaye, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Ketiganya juga hadir pada upacara hari ini.
Masing-masing menteri di Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, termasuk Yusril, akan memiliki wakil menterinya masing-masing. Deputi Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan; Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarij; Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto; dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Salma Karim. PILIHAN EDITOR: Sidang PK Pertama Jessica Wongsu, Hakim Minta Penemu Novum Baru Disumpah
Pemisahan kementerian-kementerian tersebut menentukan nasib kerja perlindungan saksi dan korban LPSK. Baca selengkapnya
Anggota DPR TB Hasanuddin menyarankan Mayor Teddy mundur dari TNI setelah diangkat menjadi Sekretaris Kabinet oleh Prabowo. Baca selengkapnya
Selebriti Rafi Ahmed mengunjungi Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa pagi. Baca selengkapnya
Yisril mengatakan, kasus tahun 1998 tidak melibatkan pelanggaran HAM berat. Pernyataan Yisriel mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Baca selengkapnya
Natalius Begaye mengatakan sikap pemerintah terhadap pelanggaran HAM disampaikan dalam debat capres. “Jangan membuatku menjawab.” Baca selengkapnya
Natalius Begay memperkirakan kementeriannya yang baru dibentuk oleh Prabowo membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk mengembangkan hak asasi manusia di Indonesia. Baca selengkapnya
Bagaimana pengalaman Presiden Abraham Lincoln di Amerika mirip dengan pengalaman Prabowo? Baca selengkapnya
Dalam pidato pertamanya, Prabowo menyinggung hubungan luar negeri dan dukungan terhadap Palestina
Usai pelantikannya, dalam pidato perdananya, Prabowo menekankan bahwa ia akan mencapai swasembada energi pada masa pemerintahannya. Fraksi PKS merespons. Baca selengkapnya
Usai pelantikan resminya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan bahwa pemerintahannya akan mencapai swasembada energi. Baca selengkapnya