TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti berencana memperkuat kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan lembaga swadaya masyarakat. Hal itu dilakukan guna memenuhi program wajib 13 tahun yang akan berlangsung pada tahun 2025.
“Kami mendukung kerja sama dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan,” kata Abdul Mu’ti kepada wartawan pada acara serah terima Menteri Pendidikan di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta, Senin, Oktober. 21 Agustus 2024.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipecah menjadi tiga kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto. Ketiganya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Menteri Kebudayaan adalah Fadli Zon.
Abdul Muti mengatakan pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat penting untuk mewujudkan program wajib belajar 13 tahun. Sebab wajib belajar 13 tahun dihitung dari usia sekolah. “Jadi kelas 13 itu bukan kelas 13, itu SD. “(Di sekolah) akan ada kegelisahan,” kata Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Menurutnya, pendidikan sekolah dasar harus menjadi tumpuan pendidikan di Indonesia. “Namun perlu kita pahami bahwa tidak semua pendidikan di sekolah dasar harus diselenggarakan di sekolah pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, Abdul Mu’ti juga mengatakan, pihaknya menerima keinginan Kementerian Dalam Negeri, masyarakat, guru, siswa, dan penyelenggara pendidikan terkait program yang perlu dilanjutkan atau ditingkatkan. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan rakyat. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan partisipasi masyarakat.
Pilihan Editor: Berbagai Alasan Biaya Perguruan Tinggi Tinggi
Ada saran bahwa pembelajaran matematika harus dimulai di taman kanak-kanak. Baca selengkapnya
ICW mempertanyakan cara pemerintah memanfaatkan wajib belajar 13 tahun. Pemerintah dinilai belum menyediakan sumber daya yang cukup. Baca selengkapnya
JPPI mengimbau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mewaspadai perundungan di sekolah. Baca selengkapnya
Demikian penjelasan Menteri Pendidikan Dasar Abdul Mu’ti terkait stabilitas pendidikan mandiri pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Baca selengkapnya
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengaku tidak berani menyampaikan rencana peningkatan kesehatan guru. Baca selengkapnya
Nadiem Makarim mengungkap rencananya setelah tak lagi menjabat menteri. Baca selengkapnya
Nadiem, pendiri Gojek, mengatakan setelah keluar dari kementerian, ia mengaku ingin meneguhkan keluarganya karena memiliki cukup banyak anak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan akan mengkaji ulang sistem pendidikan mandiri yang didirikan Nadiem Makarim. Baca selengkapnya
Ketiga menteri baru yang dilantik Presiden Prabowo mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Nadie Makari. Baca selengkapnya
Nadiem Makarim memberikan tugas kepada tiga menteri baru yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Iptek. Baca selengkapnya