TEMPO.CO, Jakarta – Riset dan konsultasi Saiful Mujani atau SMRC mengungkapkan, 51% masyarakat Indonesia mengaku takut membicarakan isu politik selama 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi. Survei dilakukan secara nasional terhadap 994 sampel pada 4-11 Oktober 2024 dengan margin of error 3,2 persen pada level 95 persen.

“Dulu banyak orang yang takut bicara politik, tapi setelah masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, justru banyak orang yang takut bicara politik,” kata Saiful Mujani, salah satu pendiri SMRC yang ditemui SMRC. Tayangan Youtube TV pada Kamis 17 Oktober 2024.

Saiful menjelaskan, jumlah responden yang merasa tidak takut berbicara politik dalam survei tersebut sebanyak 47,3%. Ia mengatakan, selama 10 tahun terakhir, persentase masyarakat yang takut berbicara politik meningkat.

Pada tahun 2014, SMRC melakukan survei serupa, dan menemukan bahwa hanya 22% masyarakat yang menyatakan takut membahas isu politik. Persentasenya meningkat paling besar pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 43%. Kemudian meningkat menjadi 51 persen setelah Pilpres 2024.

Kajian tersebut juga mengungkapkan bahwa ketakutan membicarakan politik berkaitan dengan fakta bahwa masyarakat lebih takut terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan. Saiful mengatakan bahwa pada tahun 2014, 32 persen penduduk takut akan pemerintahan sukarela. Lalu tahun ini jumlahnya 51 persen, ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi pada meningkatnya ketakutan masyarakat untuk masuk atau berproses. Ketakutan untuk bergabung dengan suatu organisasi meningkat dari 14 persen menjadi 28 persen.

Ketakutan menjalankan agama kemudian turun dari 7 persen menjadi 21 persen. Kemudian, persepsi pemerintah melanggar konstitusi dan undang-undang meningkat dari 40 persen menjadi 52 persen.

Saiful mengatakan, membandingkan hasil kajian di awal pemerintahan Jokowi dengan kajian situasi saat ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah berada di jalur menuju kekuasaan dalam 10 tahun terakhir.

“Penurunan kinerja demokrasi sejak demokrasi terkini sebelum Presiden Jokowi menjabat sebagai rezim otoriter atau diktator, terutama pada lima tahun terakhir kepemimpinan Indonesia,” ujarnya.

Pilihan Redaksi: Ketenagalistrikan Khofifah-Emil Capai 63,4 Persen di Survei ARCI, Itu Tren Naik

Survei menunjukkan, warga Jakarta senang dengan kinerja Anies sebagai Gubernur favorit mereka Ridwan Kamil-Suswono. Baca selengkapnya

Baik Ridwan Kamil-Suswono maupun Pramono Anung-Rano Karno sangat kompetitif di sebagian besar survei. Lihat hasil Kebijakan Etika. Baca secara detail

Prabowo mengaku akan mengancam menteri Kabinet Merah Putih jika tidak mendukung rencana benderanya. Jokowi pernah menggunakan jalur yang sama. Baca selengkapnya

Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memiliki perolehan suara 61,8%, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie 18,6%.

Jokowi bersama putranya yang masih kecil, Kaesang Pangarep, memimpin salat Jumat di Masjid Agung Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024. Baca teks selengkapnya

Disebut-sebut gagal menjadi menteri Jokowi, kini Maruarar Sirait berhasil menjadi menteri Prabowo. Inilah kekayaan Menteri Perumahan Rakyat. Baca selengkapnya

Riset LSI menunjukkan respons Ridwan Kamil terhadap dampak pemilu Ridwan Kamil-Suswono (Rido). Baca selengkapnya

Dua lembaga penelitian melaporkan hasil pemilihan calon gubernur. Baca selengkapnya

Kesembilan rekomendasi kebijakan transisi energi kepada Presiden Prabowo dikelompokkan menjadi empat kelompok utama. Baca selengkapnya

PT PANN resmi dibubarkan oleh Presiden ketujuh, Joko Widodo pada 17 Oktober 2024. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *