TEMPO Dia juga menyoroti kondisi kehidupan para hakim yang tidak pantas.
“Kami akan terus melakukan promosi dan mutasi berdasarkan sistem yang konsisten. Profesor Sunarto dalam ruangan menyampaikan: “Selain itu, juga dilakukan proses rekrutmen yang transparan dan transparan bagi setiap pejabat di seluruh lembaga peradilan” Kusumah Atmadja, Gedung MA. , Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.
Selain itu, ia memandang perlu adanya peningkatan kualitas hidup hakim dan pejabat Mahkamah Agung. Sunarto mengatakan, tugas lembaga peradilan adalah memberikan keadilan kepada masyarakat, sehingga aparat penegak hukum mempunyai kedudukan yang baik dalam melayani para pencari keadilan.
Di sisi lain, Sunarto menilai layanan yang diberikan selama ini kurang sejalan dengan kesesuaian sosial. Oleh karena itu, menurutnya, pagu dalam Daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA) harus dinaikkan dan kita harus mengupayakan anggaran mandiri. “Dengan pendanaan yang memadai, kita dapat meningkatkan kualitas hidup para hakim dan pejabat kita,” ujarnya.
Dia juga belajar pentingnya kepercayaan. Oleh karena itu, dia mengingatkan seluruh pemimpin di semua tingkatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. “Sebagus apapun keputusan kita, tanpa adanya harapan dari para pencari keadilan, maka keputusan kita tidak akan ada gunanya,” ucapnya.
Apa cara yang benar?
Dilansir dari laman Badan Kepegawaian Publik, nilai menjadi penunjang utama terlaksananya manajemen yang baik atau good management di segala bidang, termasuk penempatan dalam pengelolaan pegawai negeri.
Yang terpenting, sistem ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kinerja yang adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan, usia atau disabilitas.
Prinsip sistem kinerja memadukan unsur kompetensi, kualifikasi, kinerja, keadilan dan keterbukaan.
Sebelumnya, 45 dari 46 hakim Mahkamah Agung terpilih menggantikan Sunarto M. Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung berdasarkan pemilihan umum Ketua Mahkamah Agung. Pada pemilu kali ini, Ida mampu meraup 30 suara. Ia mengalahkan tiga hakim agung lain yang menjadi calon, yakni Haswandi (empat suara), Soesilo (satu suara), dan Yulius (tujuh suara).
Berdasarkan hasil penghitungan suara, jumlah suara yang masuk sebanyak 44 suara, terdiri dari 42 suara sah dan dua suara tidak sah. Sementara itu, suara-suara lain menolak.
212/KMA/SK.KP1.1/X/2024 Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Mahkamah Agung tentang Undang-Undang tentang Pemilihan Ketua Mahkamah Agung nomor. Perolehan suara Sunarto melebihi 50 persen suara resmi. Karena itulah ia diangkat menjadi hakim yang diangkat oleh Mahkamah Agung.
ANTARA Pilihan Editor: Presiden MA Sunarto: Rencana Aksi 100 Hari dan Kampanye Black Touch
Dua hari sebelum meninggalkan jabatannya, Jokowi menandatangani undang-undang pemerintah tentang kenaikan gaji hakim. berapa harganya Baca selengkapnya
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Majelis Hakim Indonesia ingin bertemu dengan Presiden untuk membahas kehidupan para hakim. Baca selengkapnya
Pemerintah resmi menaikkan gaji hakim, setelah tidak berubah sejak 2012 atau 12 tahun lalu. Baca selengkapnya
MA menyikapi kenaikan gaji hakim yang tertuang dalam Peraturan Negara 44 Tahun 2024 Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial menyikapi kenaikan gaji hakim dengan menerbitkan Inpres 44 Tahun 2024. KY mengatakan ada yang baru dalam arahan tersebut. Baca selengkapnya
Presiden Jokowi menandatangani Instruksi Pemerintah untuk menaikkan biaya dan gaji hakim 2 hari sebelum ia meninggalkan jabatannya. Biaya tergantung pada ketersediaan. Baca selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Istana Kepresidenan Jakarta. Baca selengkapnya
Gaji hakim akhirnya dinaikkan setelah 12 tahun tidak ada perubahan. Baca selengkapnya
Presiden Jokowi 7 menaikkan gaji hakim melalui Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2024. Baca selengkapnya
Sunarto menyampaikan beberapa pengumuman usai terpilih menjadi hakim agung, antara lain kampanye hitam dan rencana 100 hari.