TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ataliya Praratya menanggapi kebijakan penggantian fasilitas perumahan perkantoran dengan tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Atalia pertama kali memulai perjalanannya sebagai anggota DPR dan pindah dari Bandung ke Jakarta.
Sementara itu, diputuskan bahwa anggota DPR tidak lagi dapat memperoleh tempat tinggal dinas untuk periode 2024-2029. “Saya pribadi bukan warga sini. Makanya saya ikuti kebijakan yang diambil,” kata Duri Kosambi saat ditemui warga Madrasah RW 2 Pasar Jakarta Barat, Minggu, 13 Oktober 2024.
Politikus Partai Golkar yang baru tiba di Jakarta ini mengaku sangat membutuhkan rumah. Atalia bertanya-tanya apakah manfaatnya adalah perumahan pemerintah atau bantuan perumahan.
“Bagi kami, kami membutuhkan perumahan rakyat yang nyata apapun yang terjadi. Tentu kami akan menerimanya dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Ia menyerahkan kebijakan fasilitas perumahan pemerintah kepada para pendahulunya. Ia menilai kebijakan ini diputuskan setelah melalui banyak diskusi dan perdebatan.
“Sebenarnya ini adalah keputusan yang dibuat oleh para pendahulu kita di masa lalu. Dengan kata lain, ini jelas bukan sesuatu yang dibuat tanpa pemikiran atau diskusi panjang.”
Atalia tidak bisa memutuskan kebijakan mana yang terbaik bagi anggota dewan, atau setidaknya bagi dirinya sendiri. Sebab, dia tidak mengetahui keadaan rumah dinas kantor yang menurut banyak pihak sudah tidak layak huni lagi.
“Karena saya tidak melihatnya di sana, jadi saya tidak tahu keadaan sebenarnya,” kata Atalia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan anggota DPR tidak mendapat akomodasi resmi periode 2024-2029. Sebagai imbalannya, mereka akan menerima bantuan perumahan. Para pemimpin partai pun menyetujui keputusan ini.
Namun besaran bantuan perumahan belum ditentukan. “Rumah-rumah pemerintah yang ada saat ini sudah tidak layak dijadikan perumahan. Kondisinya sebagian besar sudah sangat rusak,” kata Indra saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 4 Oktober 2044.
Dia mengatakan, kisaran besaran manfaat perumahan akan menentukan harga sewa rumah di dekat gedung DPR. Dimensi masih diselidiki. “Biro Perencanaan DPR masih menentukan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran. Berdasarkan penelusuran awal, harga sangat dinamis sehingga harus hati-hati dalam mencari harga yang tepat,” kata Indra.
Nandit Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Redaksi: Gibran Tanggapi Pernyataan Prabhu yang Tak Boleh Minta Uang dari APBN
Maruf Amin bersiap keluar dari rumah dinasnya sebelum pensiun sebagai wakil presiden. Apa rencana selanjutnya? Baca selengkapnya
Menjelang pensiun, Wakil Presiden Maruf Amin melakukan berbagai kegiatan dan menitipkan pesan untuk pemerintahan selanjutnya. Baca selengkapnya
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku tidak lagi menempati rumah dinasnya di Jalan Diponegoro No 2, Jakarta Pusat. Baca selengkapnya
Kementerian PUPR menyatakan 29 rumah dinas menteri di Ibukota Kepulauan atau IKN siap digunakan. Baca selengkapnya
ICW menyebutkan, total pemborosan anggaran bantuan perumahan anggota DPR sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun. Baca selengkapnya
Atalia Praratya bercerita tentang aksen Sudan Ridwan Kamil yang panjang. Baca selengkapnya
Pimpinan DPR masih menunggu besaran tunjangan perumahan anggota dewan dari BURT. Baca selengkapnya
Rumah dinas anggota DPR dinilai tidak memadai dan akan diganti dengan tunjangan perumahan yang disebut-sebut mencapai Rp 50 juta per bulan. Baca selengkapnya
Besaran bantuan perumahan negara untuk anggota DPR akan mencerminkan nilai sewa rumah di dekat gedung DPR. Baca selengkapnya
Kisah Atalia Praratya, istri Calon Gubernur Nomor Urut 1 Ridwan Kamil yang ragu suaminya mencalonkan diri sebagai Pilpres Jakarta. Baca selengkapnya