TEMPO.CO., Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPC) menyebut jual beli jabatan merupakan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Sebanyak 371 pegawai negeri sipil (ASN) ditetapkan sebagai tersangka korupsi berdasarkan dugaan tersebut.

Cara utamanya adalah pemberian pinjaman dan suap yang bertujuan untuk promosi, mutasi, dan pengangkatan berbagai pejabat pemerintah, kata Biro Humas KPK, pada 4 Oktober 2024.

KPK juga menyebut baik berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) maupun Pusat Pemantauan Pencegahan tahun 2023, keduanya menunjukkan data yang sama. Data menunjukkan 82 persen responden menilai jual beli jabatan merupakan bentuk korupsi paling umum di kalangan ASN. Hal ini dimotivasi oleh jenis keintiman yang berbeda.

“25 persen mempengaruhi kesamaan almamater atau kelompok organisasi, dalam promosi atau mutasi pegawai,” tulis Instagram resmi KPK pada 4 Oktober 2024.

Alasan lainnya adalah sekitar 28 persen dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan. Pengaruh utama dalam jual beli jabatan adalah kedekatan dengan pejabat dalam promosi atau mutasi pegawai. Dia mengatakan jumlahnya sekitar 38%.

Menanggapi hal tersebut, dosen ilmu politik dan pemerintahan Universitas Gajah Mada (UGM) Mada Sukmajati mengatakan data tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia dalam mereformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tampaknya tidak banyak membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan, ujarnya.

“Itu hanya mantra, dan ketika orang mengucapkan mantra, mereka mengira masalahnya sudah selesai,” kata Mada kepada Tempo, 4 Oktober 2024.

Mada menjelaskan, data KPK menunjukkan reformasi birokrasi di Indonesia gagal membalikkan pola yang muncul pada masa Orde Baru yang berpihak pada birokrasi. “Seperti saat kamu bahagia,” katanya.

Selain itu, hasil BPK menunjukkan bahwa seleksi, promosi, distribusi, dll. Pembelian dan penjualan jabatan terkait menjadi milik pemerintah daerah di tingkat nasional. Yang pertama terkait dengan pemerintahan nasional, presiden melakukannya karena lembaga ini berada langsung di bawah presiden, kata Mada.

Salah satu contohnya, kata Mada, adalah perubahan dan perubahan pasca pemilu. “Perubahan itu untuk mereka yang tidak berkepentingan saat pilkada. Pada saat yang sama, mereka yang dianggap penting untuk memenangkan pilkada bangkit,” ujarnya.

Dia mengatakan salah satu penyebab meningkatnya ketidakpuasan adalah meningkatnya konflik kepentingan antara pemimpin dan masyarakat Indonesia. “Hal ini terjadi karena kita sebagai bangsa tidak memiliki informasi yang jelas mengenai perbedaan pendapat,” kata Mada. “Saat ini kita tidak bisa memisahkan ruang privat dengan ruang publik,” ujarnya.

Pilihan Editor: BPK mengatakan penambangan liar di kawasan hutan produktif NTB menghasilkan 1,08 triliun setahun.

BNI mengapresiasi langkah penyidik ​​Kejaksaan Agung Jawa Timur yang menetapkan ketiga tersangka kasus korupsi tersebut. Baca selengkapnya

IM57+ Institute merespons janji Kapolres Metro Yaya Irjen Karioto untuk menyelesaikan kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Baca selengkapnya

Tersangka korupsi penyaluran dana BRI senilai Rp 1,2 miliar akan ditangkap dalam 20 hari ke depan. Baca selengkapnya

Sahbirin Noor menggugat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baca selengkapnya

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dinyatakan bersalah melakukan korupsi pada 6 Oktober 2024. Jauh sekali

Dewan Guru Besar UGM mempersembahkan buku ‘Doa Presiden RI ke-8’ yang berisi pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Baca selengkapnya

Menurut Tessa, KPK meyakini penetapan tersangka Sahbirin Noor dilakukan secara sah. Baca selengkapnya

Dia mengungkapkan, pemeriksaan Alexander Marwata yang seharusnya digelar hari ini, namun ditunda. Baca selengkapnya

Sepuluh tahun berlalu, kini di penghujung masa pemerintahannya, apakah revolusi mental yang dilakukan Jokowi mulai membuahkan hasil? Mereka menganggapnya sebagai sebuah kegagalan. Baca selengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan, peresmian ini merupakan langkah penting dalam penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat kepulauan tersebut. Baca selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *