TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi Islam Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amfori) mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Skgen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Amphori Zaki Zakaria Anshari, dalam keterangannya, Jumat, 4 Oktober 2024. Zaki menilai kehadiran Kementerian Haji dan Umrah merupakan hal yang bermanfaat. penting untuk mengurangi beban Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan ibadah haji.
Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat meringankan beban Kementerian Agama yang sangat berat di luar urusan haji dan umrah, ujarnya, mengutip Antara.
Zaki mengatakan, rumitnya penyelenggaraan haji dan umrah terlihat dari banyaknya pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komite VIII DPR RI.
“Di swasta ada perusahaan yang berizin seperti Penyelenggara Perjalanan Umroh (PPIU) dan Penyelenggara Haji Swasta (PIHK). Belum lagi pihak lain juga ikut terlibat seperti maskapai penerbangan dan pemerintah Saudi,” kata Zaki.
Ia mengatakan, ada faktor lain yang dinilai sangat penting di balik perlunya Kementerian Haji dan Umrah, yaitu besarnya anggaran. Sebelumnya, pada akhir September 2024, Panitia Kedelapan DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait usulan Dana Perwalian Haji tahun 2025 sebesar Rp188,86 triliun.
“Jumlah dana yang dialokasikan untuk haji dan umrah sangat besar, selain itu jumlah umat Islam di Indonesia yang berangkat haji dan umrah terus meningkat, dan jumlah yang mendaftar juga semakin meningkat kebutuhan Kementerian Haji dan Umrah. Zaki mengatakan: “Oleh masyarakat agar pelaksanaannya lebih baik.”
Sementara itu, Kabag Humas dan Media DPP Amfuri Abdullah Mufid Mubarak menambahkan, pihaknya lebih memilih Kementerian Haji dan Umrah dipimpin oleh sosok dan praktisi profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Beliau mengatakan, “Bahasa Arab dan Inggris harus dikuasai agar komunikasi dengan Menteri Haji dan Umrah di Arab Saudi lancar dan bersahabat.”
Pilihan Redaksi: Kabar Prabowo Siapkan Badan Pendapatan Negara, Apa Tugasnya?
Kementerian Perindustrian membeberkan program penyelamatan tersebut setelah adanya instruksi Prabowo untuk menyelamatkan Sretex. Baca selengkapnya
Pria kelahiran Jakarta, 28 Juni 1972 ini menyatakan bisa menjamin adanya sinergi antara kementerian yang dipimpinnya dengan Kementerian Pariwisata yang merupakan bagian lain dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baca selengkapnya
Sebelumnya, nasib perkembangan IKN menjadi pertanyaan karena tak dibahas dalam pidato kenegaraan usai dilantik di MPR oleh Prabowo.
Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk membantu PT Sritex yang dinyatakan pailit, agar para pekerja terhindar dari PHK. Baca selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan masyarakat yang tidak mendukung makanan bergizi gratis untuk tidak bergabung dengan pemerintahannya. Baca selengkapnya
Nasr al-Din Omar mengatakan Kementerian Agama akan fokus pada lembaga pendidikan dan isu-isu terkait bimbingan masyarakat. Baca selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang peran ayahnya Sumitru Gogohadikosumo dalam membentuk kepribadiannya. Baca selengkapnya
Di bawah Prabowo, Kementerian Pariwisata berada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian, sedangkan Kementerian Ekonomi Kreatif berada di bawah Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Baca selengkapnya
Rektor Univeritas Muhammad Nasih mengatakan kritik mahasiswa tidak boleh mencantumkan nama institusi kampus. Baca selengkapnya
Berapa Gaji Mantan Pejabat Mahkamah Agung Zaroff Rikar Hampir Rp 1 Triliun? Baca selengkapnya