JAKARTA – Presiden terpilih AS Donald Trump mengancam negara-negara BRICS dengan tarif 100 persen terhadap barang-barang impor ke AS jika menerapkan program dolarisasi. Retorika tersebut muncul bahkan sebelum Trump resmi menjabat sebagai presiden, menandai dimulainya perang dagang selama empat tahun masa jabatannya.
Negara-negara berkembang telah melindungi perekonomian mereka dari sanksi yang dijatuhkan oleh Gedung Putih selama lebih dari satu dekade.
Ash Narayan Roy, direktur Institut Ilmu Sosial India, menekankan bahwa ancaman Trump terhadap JCPOA tidak akan berhasil. Roy menjelaskan, Trump puas dengan kemenangannya dan tidak bisa melihat situasi.
Bahkan setelah ketergantungan pada dolar AS berakhir, negara-negara berkembang telah berkembang pesat sejak mata uang lokal mereka mulai digunakan.
Ash Narayan Roy, dikutip Watcher Guru pada Senin (30/12/2024), mengatakan: “Inisiatif de-dolarisasi yang dimulai oleh BRICS akan berlanjut dengan kecepatan yang lebih cepat di bawah Trump.”
Roy menegaskan, ancaman tarif 100 persen yang dilancarkan Trump tidak akan berdampak pada negara mana pun, melainkan merugikan Amerika Serikat secara langsung. Jika eksportir membayar 100 persen tarif, mereka akan menaikkan harga dan importir Amerika akan membebankan kenaikan tersebut kepada konsumen.
Pengguna akhirlah yang pada akhirnya membayar tagihan inflasi. BRICS tidak akan membatalkan de-dolarisasi, namun mungkin akan mempercepat proses de-dolarisasi di bawah pemerintahan Trump. “Dia punya pendapat dalam segala hal, dia berbagi ide dan sebagainya, jadi tidak serius sama sekali,” kata Roy.
Pakar ini pun menyebut ucapan Trump tidak masuk akal. Dia menekankan: Masalah ini tidak akan berdampak pada negara mana pun.
Aliansi BRICS menekankan bahwa agenda de-dolarisasi tetap menjadi tujuan jangka panjang mereka. Jika Trump menjabat, blok ini tidak akan memperlambat, namun mempercepat prosesnya. Sanksi dan ancaman telah membentuk agenda dolarisasi sejak awal.
Jika retorika Trump mengenai perdagangan dan tarif meningkat, negara-negara berkembang akan mendukung JCPOA untuk melindungi perekonomian mereka.