TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pertanahan atau Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuka lowongan untuk posisi analis anggaran di Departemen Kependudukan dan Pembangunan Sosial. Dari situs resminya, pendaftaran dibuka hingga Sabtu 19 Oktober 2024.
Ruang lingkup kerja jabatan ini antara lain meliputi pengumpulan bahan-bahan terkait permasalahan data dan dinamika kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan dan kebutuhan lainnya serta memastikan rencana program dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah. Indonesia dan Dana Kependudukan PBB (UNFPA).
Selain itu, posisi terbuka tersebut memerlukan kandidat yang dapat mempercepat koordinasi pelaksanaan program dengan pemangku kepentingan utama di Kementerian Pembangunan Nasional/Bapena, mitra pembangunan dan para ahli untuk mencapai tujuan yang disetujui, menganalisis dan melaporkan kelangsungan program terhadap dinamika pembangunan. populasi dan data serta mengendalikan biaya program dan memastikan bahwa setiap transaksi disetujui dan diperlukan dalam mencapai target yang disetujui atau memantau pengelolaan anggaran mitra pembangunan.
Sebelum masuk Kementerian Pertanahan/Bapena, para calon diminta mempertimbangkan secara matang persyaratannya. Berikut persyaratan pelamar kerja untuk posisi Analis Perencanaan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial.
1. Pendidikan minimal di bidang perencanaan kota dan wilayah, statistika, ekonomi, demografi, kesehatan masyarakat atau jurusan terkait lainnya.
2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada skala 4,00.
3. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun (diutamakan di bidang kependudukan dan pemerintahan). Namun, lulusan baru dapat mendaftar.
4. Pengalaman bekerja dengan mitra pembangunan seperti PBB akan menjadi nilai tambah
5. Memantau permasalahan kependudukan dan pembangunan yang memerlukan perhatian atau intervensi pemerintah.
6. Kemampuan menggunakan software Microsoft Office dan alat pengolah data seperti Stata dan SPSS.
7. Memiliki kemampuan menulis dan menganalisis kebijakan pembangunan.
8. Mampu berkomunikasi dan menulis dengan baik dalam bahasa Inggris.
9. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan rekan kerja.
10. Mampu bekerja secara efektif dan efisien, baik sebagai bagian tim maupun individu
11. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi.
12. Bersedia fulltime dan work out of office (WFO) di Jakarta.
Sementara itu, beberapa dokumen yang harus disertakan dalam pengisian formulir pendaftaran adalah hasil tes kepribadian MBTI, Curriculum Vitae (CV), ijazah dan fotokopi ijazah terakhir program studi, formulir lamaran kerja, dan sertifikat sebagai portofolio pendukung. Tautan pendaftaran tersedia dan tersedia melalui situs resmi Kementerian Pembangunan Pertanahan/Bapena.
Pilihan Editor: Kisah Bahlil Lahadalia yang lulus dalam waktu kurang dari dua tahun
Danis Sumadilaga menyatakan prioritas utama pembangunan di IKN saat ini adalah membangun lingkungan yang terintegrasi. Baca selengkapnya
Badan Pangan Nasional akan menguji kembali program pangan bergizi gratis dengan cakupan lebih luas pada November 2024. Baca selengkapnya
Prabowo Subianto mengatakan, proyek Ibu Kota Pulau (IKN) warisan Joko Widodo akan terus berlanjut dan selesai. Baca selengkapnya
Alfamidi membuka lapangan pekerjaan bagi lulusannya. Pendaftaran dibuka hingga 31 Oktober 2024. Baca selengkapnya
Perusahaan ritel Matahari Department Store menawarkan pekerjaan kepada lulusan dan sarjana. Baca selengkapnya
Ekonom Indef Esther Sri Astuti mengatakan pemerintahan baru akan memilih program pangan gratis dibandingkan IKN yang pembangunannya memakan waktu puluhan tahun.
Kepala Bappenas Racmat Pambudy tak banyak berkomentar atas instruksi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto saat sidang dewan menteri. Baca selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan ibu kota negara Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur. Baca selengkapnya
Buku “Gerak Jakarta” menyajikan beragam dokumen sejarah dan arsip yang menyempurnakan narasi perkembangan kota. Baca selengkapnya
Semangat Marharoan Bolon menjadi kunci terwujudnya berbagai tujuan pembangunan yang dikembangkan pemerintah daerah. Baca selengkapnya