TEMPO.CO , Jakarta – Pemerintah telah memberikan peta jalan industri kelapa dalam rencana pembangunan jangka panjang negara 2025-2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan, aliran kelapa mengalir dari tujuh arah berbeda.
Staf Ahli Menteri Program Pembangunan Nasional Pembangunan Sektor Pokok dan Infrastruktur Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, salah satu yang membedakan adalah bahan baku bahan bakar jet. Perpindahan ke Bioavtur datang dari investor Jepang, negara yang memiliki teknologi untuk mengolah kelapa menjadi Bioavtur.
“Pengembangnya adalah Indonesia Japan Business Network (IJBnet) yang mempunyai partner dari Jepang yang memproduksi Bioavtur. “IJBnet saat ini sedang mempersiapkan pembangunan Industri Kelapa (CNO) di Banivasan, Sumatera Selatan,” ujarnya dalam konferensi media peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.
Namun Leonardo mengatakan saat ini belum ada nama perusahaan yang berencana mengembangkan Bioavtur di Indonesia. Produksi bioavtur di Indonesia bisa terwujud jika berdirinya perusahaan CNO.
Pengembangan Bioavtur kami pilih sebagai salah satu kategori produk berikut karena kelapa telah mendapat persetujuan atau sertifikasi dari perusahaan internasional. “Kelapa ini bisa digunakan dan aman. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dibandingkan minyak sawit yang tidak bersertifikat. Jadi dia perlu membiasakan diri, kata Leonardo.
Perusahaan CNO, kata Leonardo, akan mengolah kelapa yang tidak memenuhi standar pangan. “Sehingga kelapa kualitas akhir yang dibuang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Leonardo mengatakan, bawah kelapa didorong dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara 2025-2045. Indonesia akan mengungkap kekuatan pendorong industri manufaktur bahan baku yang disediakan di dalam negeri. “Kami memilih kelapa karena sebelum tahun 2020 Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia baik dari segi volume dan produksi. Namun, setelah pandemi tampaknya Filipina telah mengambil alih kami,” ujarnya.
Leonardo mengatakan, luas perkebunan kelapa di Filipina saat ini merupakan yang terluas di dunia, mencapai 3,7 juta hektar. Apalagi Indonesia punya 3,3 juta hektar. Indonesia juga kalah dari Filipina dalam hal ekspor kelapa dan produk-produknya. Ini merupakan pengingat bagi pemerintah bahwa Filipina berada di luar sektor kelapa.
Industri kelapa Tanah Air menghadapi kendala produksi sebesar 1,1 ton per hektar dan teknik budidaya kelapa masih tradisional. 378 ribu hektare persemaian juga sudah tua dan perlu diganti.
Namun untuk bisa mengubahnya, ternyata kapasitas produksi benih kita hanya satu juta benih. Kapasitasnya kalau semua produksi bisa 9 juta. Tapi ternyata kebutuhannya 41 juta. “Jadi ada perbedaan besar antara energi dan produksi tanaman pangan,” kata Leonardo.
Kekuasaan pemerintah saat ini, kata Leonardo, tidak mampu membantu mengubah vegetasi yang tersebar di lahan seluas 378 ribu hektare. Ia mengatakan, jika pemerintah ingin mengubah perkebunan kelapa yang sudah tua, dibutuhkan waktu 38 tahun.
Pilihan Editor: Pesawat N219 memasuki tahap produksi, peluncuran pertama untuk unit amfibi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bipnas berencana menyiapkan 20 kota besar untuk pengembangan Transportasi Berbasis Jalan atau Bus Rapid Transit (BRT). Baca selengkapnya
Senin 7 Oktober 2024, Ratusan Hakim Hadir di Bawah Pimpinan MA dan IGHI di Hari Pertama Libur Bersama Hakim, Apa Hasilnya? Baca selengkapnya
Timeline negosiasi pengalihan IKN ke ASN dibahas sejak 2022 dan diundur hingga Januari 2025. Baca selengkapnya
Prabowo Subianto akan memberikan pemeriksaan kesehatan atau health check up gratis kepada 52 juta orang pada tahun 2025. Baca selengkapnya
Pernyataan Jokowi yang menyatakan Istana Jakarta sebagai warisan kolonial bukan kali pertama. Baca selengkapnya
Pesawat Bell 407 merupakan pesawat horizontal pertama di Indonesia yang menguji SAF, bahan bakar laut ramah lingkungan yang dikembangkan oleh Pertamina. Baca selengkapnya
Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bipnas, Indonesia dan PBB meluncurkan laporan hasil tahunan pelaksanaan Rencana Pembangunan Pemerintah 2021-2025. Baca selengkapnya
Laporan ini menyoroti pekerjaan dan dampak yang dicapai pada tahun ketiga implementasi Kerangka Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan PBB Baca selengkapnya
Bipnas dan Pemerintah Inggris bekerja sama untuk mengatasi isu Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Ekonomi Hijau. Baca selengkapnya
Suharso Monoarfa mengatakan, program pangan gratis yang diusung Prabowo tidak akan menggunakan anggaran Bipnas. Baca selengkapnya