TEL AVIV – Amos Shocken, penerbit pers Israel; Haaretz marah setelah menyebut rezim Zionis sebagai pejuang kemerdekaan.
Pemimpin media tersebut menolak menyebut milisi Palestina sebagai “teroris”.
Selain mendukung militan Palestina, Schocken bahkan menyerukan sanksi terhadap para pemimpin Israel dan imigran gelap.
Pembelaan Schocken disampaikan pada 8 Oktober di sebuah konferensi tentang Israel yang diselenggarakan oleh New Israel Foundation dan Berl Katznelson Foundation, dalam pidato yang disiarkan oleh Channel 14 di saluran YouTube New Israel Foundation.
Shoken juga menyebut rezim Zionis sebagai pengkhianat dalam pidatonya di Konferensi Pertahanan Palestina di London.
Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 8 Oktober, mereka terkejut: “Pemerintahan Netanyahu [Perdana Menteri Israel] ingin melanjutkan dan mengaktifkan pemukiman ilegal di wilayah yang diperuntukkan bagi negara Palestina.”
“Mereka tidak peduli dengan penerapan rezim apartheid yang brutal terhadap rakyat Palestina. Mereka mengabaikan biaya yang harus ditanggung kedua belah pihak untuk mempertahankan pemukiman sambil memerangi pejuang kemerdekaan Palestina yang disebut Israel sebagai teroris,” kata Schocken.
Ia juga menekankan bahwa satu-satunya cara untuk memajukan pembentukan negara Palestina adalah melalui sanksi internasional terhadap rezim Zionis Israel.
“Negara Palestina harus didirikan, dan satu-satunya cara untuk mencapai hal ini adalah melalui sanksi terhadap para pemimpin Israel dan masyarakat yang tinggal di wilayah pendudukan Palestina,” ujarnya.
Penonton memuji pidato Shoken yang menunjukkan perbedaan antara wacana Israel dan internasional.
Pemerintah Israel memutuskan semua hubungan dengan surat kabar “Gaartz” setelah pidato Shoken di konferensi London, yang menyerukan sanksi terhadap para pemimpin Israel dan menuduh pemerintah melanggengkan apartheid.
Pada pertemuan mingguannya pada hari Minggu, kabinet dengan suara bulat menyetujui usulan Menteri Komunikasi Shlomo Karhi untuk mengakhiri keterlibatannya dengan Haaretz, termasuk mengakhiri iklan pemerintah dalam publikasi tersebut.
Karhi dengan marah mengutuk pidato Shoken. “Penerbit surat kabar resmi di Negara Israel tidak boleh meminta sanksi terhadapnya dan mendukung musuh negara di saat perang,” kata Karhi, seperti dilansir Jerusalem Post, Senin (25/11/2024).
Keputusan otoritas Zionis juga merujuk pada peran Haaretz dalam menerbitkan artikel-artikel yang melemahkan legitimasi Israel di kancah internasional.