NEWS24.CO.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan telah menyiapkan dua posisi menteri di Partai Demokrat Indonesia (PDIP), meski PDIP belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan berikutnya. Dua orang dari PDIP dan Partai Gerindra pimpinan Prabowo mengatakan, jabatan tersebut akan diberikan kepada Kepala Badan Intelijen Pemerintah Budi Gunawan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak secara tegas membenarkan atau membantah kemungkinan diangkatnya Budi dan Azvar ke kabinet Prabowo.
Hasto hanya berharap Prabowo bisa membentuk kabinet yang efektif dan membangkitkan harapan masyarakat. Kabinet bisa menjawab tantangan yang ada, ujarnya dalam laporan Majalah Tempo yang dimuat Senin, 23 September 2024.
Pemimpin BIN Budi Gunawan dikenal dekat dengan Megawati karena ia merupakan ajudannya pada masa kepemimpinan Megawati. Sedangkan Azwar Anas merupakan kader PDIP. Sumber dari PDIP dan Gerindra mengatakan, Prabowo berencana mengangkat keduanya sebagai menteri karier, yang juga akan mempererat hubungan Gerindra dan PDIP.
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah menetapkan tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunavan sebagai tersangka kasus suap dan suap. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pengusutan kasus ini sudah berlangsung lama. “Kita punya banyak kasus, jadi kita tidak main-main,” kata Bambang di kantornya, Selasa, 13 Januari 2015.
Dia menjelaskan, analisis transaksi mencurigakan terkait rekening Budi Gunawan dipublikasikan Pusat Analisis Transaksi dan Pusat Analisis Keuangan (PPATK) pada Maret 2010. Hasil analisis tersebut disampaikan kepada Polri yang ditanggapi melalui surat Kepala Staf. Badan Reserse Kriminal saat itu, Komisaris Jenderal Sutarman, 18 Juni 2010. Surat tersebut memberikan keterangan hasil penyidikan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan pejabat publik dan dokumen milik tersangka, KPK melakukan penyidikan serius pada Juli 2014, atau membawa kasus ini ke tahap penyidikan: “Kami tidak main-main. pertandingan. prosesnya, kita juga sedang merencanakannya,” kata Bambang.
2. Diduga penggunaan KTP palsu untuk pembukaan rekening
Budi Gunavan diduga menggunakan Kartu Kredit (KTP) palsu untuk membuka rekening bank. Rekening tersebut diduga digunakan sebagai tempat penerimaan uang terkait suap pemindahan pekerjaan dan perlindungan pelaku kejahatan.
Berdasarkan penelusuran Majalah Tempo edisi 25 Januari 2015, Budi menggunakan KTP atas nama Gunawan untuk membuka rekening di cabang BCA dan BNI Warung Buncit pada 5 September 2008. Di KTP, alamatnya terdaftar di Jalan. . Duren Tiga Selatan VII No. 17A, RT 10 RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pankoran, Jakarta Selatan.
Meski tak mencantumkan karyanya, “Gunawan” menyetor masing-masing Rp 5 miliar ke dua rekening baru. Sumber uangnya dari “Gunavan” lain: Budi Gunawan – yang saat itu menjabat Kapolda Jambi berpangkat Brigadir Jenderal. Menurut aparat penegak hukum ini, “gambar “Gunavan” di kartu identitas adalah foto Budi Gunavan”.
3. BG Tersangka, KPK Sudah Diserang Berkali-kali
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Januari 2015 menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka terkait kepemilikan rekening orang kaya. Saat itu, Budi Gunavan menjadi satu-satunya calon kapolri. Namun karena kondisinya yang mencurigakan, Presiden Jokowi menunda pengambilan sumpah Budi sambil menunggu selesainya proses hukum dan mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat serangan sejak Budi Gunawan menjadi tersangka kasus polisi rekening bank minyak. Puncak penyerangan terjadi pada Jumat, 23 Januari 2015, saat penyidik Barescrim Polri menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.
Serangan pertama terjadi pada 14 Januari 2015, saat beberapa petugas intelijen tiba di Gedung KPK. Mabes Polri membenarkan pengerahan puluhan petugas polisi tersebut pada Rabu dini hari. Anggota Polda Metro Jaya, instruksinya dari Polda dan sudah berkoordinasi dengan KPK, kata Kepala Penerangan Masyarakat Mabes Polri Kombes Rikwanto.
LAPORAN SUKMA KANTI | DANIEL A. FAJRI | AHMAD NURHOSIM | SIFAT IMAN | Rini Kustiani
Pilihan Editor: Budi Gunawan disebut-sebut masuk ke kabinet Prabowo untuk menjaga hubungan dengan PDIP
Prabowo mengatakan, sudah saatnya semua pihak berbicara sesuai dengan kondisi yang ada, tanpa mencari kondisi yang enak untuk didengarkan. Lagi
Alexander Marwata meminta penjelasan ditunda karena sedang dalam kunjungan resmi. Lagi
PDIP menggugat KPU karena menerima Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024
Presiden Jokowi telah menyetujui kenaikan gaji pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lagi
Pers asing mencatat bertambahnya jumlah menteri di kabinet baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lagi
Chak Imin memastikan rencana Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen akan diwujudkan melalui pelaksanaan RPDT di daerah. Lagi
KontraS menyoroti persoalan daftar tunggu hukuman mati yang muncul pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Lagi
Presiden Jokowi mengatakan, banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo dua hari lalu. Lagi
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulavarman Herdiansia Hamzah mengingatkan adanya pengaruh politik dalam menunda putusan kasus PDIP di PTUN Baca selengkapnya.
Luhut mengatakan, dirinya berpesan kepada Prabowo untuk tidak memilih orang-orang beracun untuk masuk pemerintahan. Lagi