TEMPO.CO, Surabaya – Dekan Fakultas Sains Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto mencabut keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Ketua BEM FISIP Unair Tuffahati Ullayyah mengatakan, hal tersebut merupakan bagian penting di masa depan.

“Kami bertemu dengan Prof Bagong dan mereka menyampaikan bahwa BEM FISIP ke depannya akan tetap kritis tanpa harus keluar dari koridor akademik”, kata Tuffa kepada FISIP Unair, Senin, 28 Oktober 2024.

Menurut Tuffa, sindiran mahkota tersebut diungkapkan dengan sebutan BEM FISIP. Ide tersebut datang dari Kementerian Politik dan Kajian Strategis BEM FISIP Unair.

“Jadi tidak hanya tiga pengurus saja,” ucapnya.

Maka mereka harus tetap berani dan kuat. “Kenikmatan kalimat itu dan sisanya adalah masalah lain.” Tapi kami setuju dengan apa yang dia pantau di BEM,” kata Tuffa.

Sebelumnya, Bagong mengatakan penangguhan tersebut dilakukan setelah BEM FISIP Unair sepakat menggunakan ungkapan yang tak sulit dikritisi.

“Dekan mencabut keputusan pemberhentian sementara penyelenggaraan BEM FISIP Unair.” Pada dasarnya kita sepakat untuk menggunakan ungkapan tidak keras dalam kehidupan politik,” kata Bagong saat memberikan keterangan kepada media di FISIP Unair, Senin, 28 Oktober 2014.

Bagong menjelaskan, ungkapan tersebut bersifat kasar dengan tidak memilih kata yang sesuai dengan budaya akademik. Ia berharap BEM sebagai perwakilan mahasiswa dapat memberikan bahasa kritis yang tidak kasar.

Salah satu kata yang dianggap kasar adalah nama arsehole. Kata itu ditulis dengan nada menyindir di bagian ubun-ubun.

“Kami tidak melupakan jabatan akademik BEM.” “Kalau menulis dengan bahasa yang kasar, menurut saya tidak mendidik,” kata guru besar sosiologi itu.

Oleh karena itu, peringatan skorsing diberikan kepada BEM FISIP Unair. Dekan menilai BEM FISIP terlibat dalam kegiatan politik, tidak manusiawi dan tidak siap memberikan kritik melalui karangan bunga. Kedepannya, ia berharap BEM FISIP Unair memperhatikan pilihan kata saat mengkritik.

“Kita ibarat orang tua yang mengingatkan kita untuk tidak menelantarkan pengungsi akademis. Ini akhir dari fakultas,” kata Bagong.

BEM FISIP Unair disuspen setelah memasang karangan bunga bernada sindiran terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaa.

Dari gambar yang dibagikan di media sosial, karangan bunga berbentuk persegi panjang tersebut berisi gambar Prabowo dan Gibran. Tulisan bermotif bunga bertuliskan “Selamat atas dilantiknya Jenderal yang kejam, pelanggar HAM dan Guru Besar dengan IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim konstitusi yang tidak sah.”

Di bagian bawah foto tim Mawar presiden Prabowo tertulis. Sedangkan bagian foto Gibrani ditulis oleh admin Fufufafa. Selain tulisan ini ‘Oleh: Mulyono (B******n Menghancurkan Demokrasi)’.

Pilihan Redaksi: Selusin Politik FISIP Unair: Karangan Bunga Sindiran untuk Prabowo-Gibran: Jangan Langgar Etika Akademik

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencananya mengakui program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo. Baca selengkapnya

Utje mengatakan, hampir seluruh relawan tersebut tergabung dalam gerakan solidaritas nasional atau GSN yang dipimpin Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Baca selengkapnya

Kementerian Keuangan menanggapi perdebatan sengit mengenai opsi dukungan dana untuk membayar Sritex. Baca selengkapnya

Menteri PKP Maruarar Sirait membeberkan lokasi program 3 juta rumah yang diusung Prabowo. Baca selengkapnya

Sekretaris Otoritas Ibu Kota Kepulauan (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan pihaknya akan fokus pada pengembangan IKN lebih lanjut pada tahun 2025.

Menteri Kebijakan Agraria dan Tata Ruang Nasional sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Pertanahan Nusron Wahid mengatakan mafia tanah selalu ada. Baca selengkapnya

Sigi Kawula17 menunjukkan, dari skala skor 1-10, skor kinerja Jokowi turun dari 5,7 pada Q2 2024 menjadi 5,4 pada Q3 2024. Baca selengkapnya

Pemerintahan Prabowo dihadapkan pada persoalan sawit mulai dari peristiwa deforestasi, perkebunan yang tidak membayar pajak Rp 300 triliun, dan 500 perusahaan tanpa HGU. Baca selengkapnya

GSN akan dihadiri ratusan perkumpulan relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran. Organisasi ini juga dijalankan oleh Rosan Roeslani. Baca selengkapnya

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Batavia siang tadi. Baca selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *