TEMPO.CO. JAKARTA – Satya Bumi pada Rabu menolak usulan penundaan penerapan Peraturan Kebebasan Deforestasi (EUDR) Uni Eropa. 2 Oktober Hal ini diterbitkan oleh Komisi Uni Eropa pada hari Rabu. EUDR yang seharusnya dimulai pada Januari 2025, ditunda hingga 12 bulan ke depan.
Pertimbangan Komisi UE adalah tiga bulan sebelum tanggal implementasi yang dimaksudkan. Beberapa mitra global telah berulang kali menyatakan kekhawatirannya mengenai tingkat kesiapan EUDR. Berita terbaru dari Majelis Umum PBB di New York.
Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien mengatakan penundaan implementasi EUDR merupakan kemunduran dalam upaya menurunkan laju deforestasi di tingkat global. Faktanya, terdapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk memperbaiki pengelolaan hutan dan komoditas, yang telah menyebabkan deforestasi.
Dalam kasus Indonesia, Alih-alih diskriminatif dan merugikan, kata Andi, EUDR justru memberikan dampak positif dan menjadi angin segar mengingat perbaikan yang dijanjikan pemerintah. Menunda EUDR adalah peluang yang sia-sia bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat kemajuan tata kelola komoditas, dan menunda perubahan iklim akibat deforestasi.
“Indonesia berpotensi melindungi 17,1 juta hektar hutan alam yang saat ini dihibahkannya, dan 2,6 juta hektar hutan alam di konsesi kelapa sawit karena perlunya peraturan seperti EUDR.” Bayangkan apa yang mungkin terjadi selama penundaan 12 bulan tersebut. Berapa banyak hutan yang akan ditebang di Indonesia?” Muttaqien berkata pada hari Selasa; 8 Oktober 2024 secara tertulis.
Menurut dia, Parlemen Uni Eropa harus memastikan bahwa implementasi program EUDR ditunda guna mendorong kerja sama multilateral dan progresif tanpa memihak kepentingan industri.
Berdasarkan hasil riset Satya Bumi, ekosistem dan daya dukung Indonesia memiliki batas ‘batas’ maksimal perkebunan kelapa sawit seluas 18,15 juta hektar, kata Muttaqien. Badan Informasi Geospasial Indonesia melaporkan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 17,3 juta hektar. Artinya, ambisi ekspansi biodiesel, yang merupakan produk tunggal, akan membawa Indonesia pada krisis iklimnya sendiri.
“Pada akhirnya, jika permohonan ini disetujui oleh Parlemen dan Dewan Uni Eropa, kami berharap negara-negara produsen akan menggunakan waktu 12 bulan yang ada untuk mempersiapkan diri.” Dengarkan aturan-aturan ini dan lemahkan mereka,” kata Muttaqien.
Menurut dia, Konflik kepentingan yang selama ini dimenangkan oleh kepentingan ekonomi sebaiknya dihentikan dan fokus pada kebijakan yang fokus pada perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Ia mengatakan, Parlemen Uni Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa harus menjaga martabatnya untuk mendorong implementasi EUDR tanpa perubahan dan penundaan.
Pilihan Editor: Beberapa Kota Beriklim dan Tropis di Jakarta Pada Siang Hari BMKG: Ibu-ibu dalam beberapa hari ke depan.
Wakil Menteri Pertanian Sudarino mengajak pemerintah Jepang ikut serta dalam rencana panen padi seluas 3 juta hektare. Ia mengklaim tidak menyebabkan deforestasi. Baca selengkapnya
Perilaku Alex diduga masuk bidang pidana karena melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang KPK. Baca selengkapnya
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya alam di Negara NTB untuk mencegah dan menindak potensi korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Baca selengkapnya
Kebijakan EUDR secara resmi ditangguhkan selama satu tahun, namun kemajuannya tidak terjamin. Baca selengkapnya
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 3 September; Rabu Universitas Tanjung Pura Pontianak Diselenggarakan Focus Group Discussion atau FGD dengan topik Pembangunan Etis Penyelenggara Nasional dan Negara: Kedaulatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat. 2024. Dalam seminar ini isu-isu terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dibahas secara mendalam. Baca selengkapnya
Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang mulai berlaku pada 30 Desember 2024 dapat mengancam ekspor minyak sawit Indonesia dan Malaysia.
Perjanjian perdagangan UE-Indonesia belum selesai selama 9 tahun dan ekspor produk minyak sawit terhambat oleh persyaratan deforestasi. Baca selengkapnya
Sebanyak 10 izin hutan seluas 282.100 hektar akan disiapkan untuk proyek bioenergi di Gorontalo. Baca selengkapnya
Permen LHK merupakan produk yang sudah lama dinantikan para penggiat lingkungan hidup akibat beberapa kasus kriminal. Baca selengkapnya
Menteri Basuki mengatakan tinggal di IKN bisa diperpanjang 10 tahun karena menjaga lingkungan, namun kelompok pemantau hutan sudah menebang 22 ribu hutan.