JAKARTA – Kenaikan pajak yang diumumkan pada anggaran musim gugur diperkirakan akan menghambat investasi di perusahaan-perusahaan Inggris. Peringatan ini disampaikan CEO Konfederasi Industri Inggris (CBI) Raine Newton-Smith pada konferensi tahunan CBI di London.
Menurut dia, kebijakan pemerintah yang diumumkan pada bulan lalu sangat mempersulit perusahaan dalam memanfaatkan peluang, termasuk merekrut pekerja baru. “Di semua sektor, margin menyusut dan keuntungan dipengaruhi oleh meningkatnya lingkungan perdagangan,” katanya.
Ia juga menegaskan, keuntungan perusahaan bukan sekedar uang tambahan. “Laba adalah investasi. Ketika Anda mengurangi laba, Anda mengurangi persaingan, mengurangi investasi dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan,” kata Newton-Smith, seperti dikutip Independent, Rabu (27/11/2024).
Menurutnya, keputusan yang diambil di ruang rapat bisnis di seluruh Inggris menentukan pertumbuhan. “Para CFO dan CEO ini bertanya: Bisakah kita berinvestasi? Bisakah kita mengembangkan bisnis? Bisakah kita merekrut orang baru? Setelah pengumuman anggaran, banyak perusahaan yang masih menjawab tidak bisa,” tambahnya.
Partai Buruh yang berkuasa menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian penting dari platform pemilunya. Setelah masuk pemerintahan, mereka berjanji akan meningkatkan investasi bisnis. Dalam anggaran bulan Oktober, Menteri Keuangan Rachel Reeves mengumumkan rencana belanja publik sekitar 70 miliar euro, didukung oleh peningkatan pajak dunia usaha, termasuk kontribusi asuransi nasional kepada pemberi kerja.
Kenaikan upah minimum, yang didukung oleh serikat pekerja, juga merupakan bagian dari kebijakan tersebut. Namun, dunia usaha mengatakan hal ini akan memaksa mereka membebankan sejumlah biaya kepada pelanggan, mengurangi biaya overhead, atau mengurangi margin keuntungan.
Dalam pidatonya, Newton-Smith merujuk pada survei CBI yang menunjukkan bahwa hampir dua pertiga perusahaan merasa bahwa kebijakan Anggaran akan merugikan investasi di Inggris. Dia juga menekankan perlunya cara yang rasional untuk menaikkan pajak bagi dunia usaha.
“Kenaikan pajak seperti ini tidak boleh digunakan sembarangan dalam dunia usaha. Ini adalah jalan menuju konsekuensi yang tidak diinginkan. Kita memerlukan kerja sama yang lebih baik dan tujuan yang lebih besar,” ujarnya.
Newton-Smith telah mendesak pemerintah untuk segera memenuhi janji reformasi nilai bisnis, memberikan perusahaan lebih banyak fleksibilitas dalam membelanjakan uang melalui retribusi pemagangan, dan menghapuskan pajak atas pembayaran kesehatan kerja untuk mengurangi jumlah orang yang meninggalkan dunia kerja. .
Ia juga menyerukan pengurangan birokrasi di berbagai sektor, terutama setelah Menteri Keuangan mengumumkan pada November lalu untuk mengurangi hambatan regulasi di sektor keuangan. Selain itu, ia meminta pemerintah membuat proses perencanaan yang sederhana dan undang-undang perpajakan yang mudah dipahami, serta mempercepat adopsi teknologi bagi usaha kecil.
Baru-baru ini, sebuah survei industri menemukan adanya penurunan lapangan kerja di sektor swasta Inggris di tengah ketidakpastian yang diciptakan oleh kebijakan pajak dalam Anggaran. Pengecer besar lainnya seperti Tesco, Sainsbury’s dan Marks & Spencer juga telah memperingatkan kenaikan biaya hingga 7 miliar euro sebagai akibat dari kebijakan tersebut, yang tentunya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja.
Menanggapi kritik tersebut, juru bicara pemerintah mengatakan anggaran yang diajukan bulan lalu bertujuan untuk memperbaiki keuangan publik dan menghidupkan kembali infrastruktur utama seperti NHS, sekaligus memastikan para pekerja tidak dibayar lebih.
“Pilihannya sulit, tapi alternatifnya sangat berat, resesi lebih lanjut dan ketidakstabilan akan merugikan dunia usaha dan pekerja,” tambahnya.
Pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan dan investasi di masa depan Inggris. Sebagai bagian dari upaya tersebut, mereka merevisi proses perencanaan, mengatasi hambatan perdagangan dan mendorong investasi sektor swasta senilai 63 miliar euro yang diumumkan pada KTT Investasi Internasional.