TEMPO.CO, Jakarta – Indonesian Parliamentary Center (IPC) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET). IPC berpendapat bahwa persetujuan RUU ini sangat mendesak untuk memastikan transisi energi yang optimal di Indonesia.
Peneliti IPC Johan Mahesa dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024 mengatakan, “Saat ini belum ada aturan hukum energi terbarukan selain UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.”
Johan menilai DPR mendatang harus berbenah dan tidak mengulangi kesalahan periode sebelumnya. Ia mencatat, hanya 10% transisi energi yang dibahas pada pertemuan Komite Energi dan Ekologi VII.
“Dari 159 perusahaan yang diundang dalam pertemuan tersebut, 37% diantaranya berasal dari industri minerba dan 15% dari industri migas. “Hal ini menunjukkan kekuasaan manajer dan pengusaha yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Johan mengatakan, pengesahan RUU EBET harus dibarengi dengan pembahasan yang matang. Sebab, ia menilai komitmen dalam RUU yang ada saat ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pelaksanaan transisi energi.
Menurut Johan, RUU yang ada saat ini juga terkesan setengah hati dalam mengatur kebijakan berbasis energi terbarukan. “Masih ada ketentuan dalam RUU EBET yang menghambat keekonomian proyek energi terbarukan,” ujarnya.
RUU EBET sebelumnya masuk dalam agenda legislasi nasional 2024. RUU ini mengatur pengembangan energi bersih di Indonesia.
Beberapa permasalahan yang dibahas dalam RUU ini antara lain pembagian jaringan transmisi untuk mempromosikan energi bersih dan meningkatkan efisiensi jaringan transmisi.
RUU EBET juga mengatur transisi ke listrik, termasuk mekanisme untuk melibatkan sektor swasta dalam memasok listrik melalui EBT agar lebih terjangkau. Hal ini juga menjadi tantangan yang mendorong unit bisnis mencari cara untuk mengurangi emisi dan menyediakan listrik ke daerah-daerah yang masih belum memiliki listrik.
Pilihan Editor: Proses PKPU meluas, anak perusahaan Indofarma ini akan segera ditutup
Pada periode ini, NasDem lebih banyak menduduki posisi kepemimpinan di AKD. Sebab, jumlah anggota dewan juga bertambah. Baca selengkapnya
ICW melihat hal ini sebagai sinyal bahwa RUU perampasan aset perlu segera disahkan. Baca selengkapnya
Mulai tanggal 20 Oktober 2020, mulai pukul 06:00 WIB, sebagian kawasan ditutup untuk lalu lintas dalam rangka Grand Opening Prabowo-Gibran. Baca selengkapnya
Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauzia mengatakan, ada 1.100 tamu yang diundang pada pelantikan Prabowo-Gibran, Minggu pekan depan. Baca selengkapnya
Kandidat Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengatakan perempuan tidak boleh diberi beban berat sebagai gubernur, serta banyak fakta menarik terkait karir politiknya. Baca selengkapnya
Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmooji mengatakan pejabat yang akan menjabat sebagai ketua panitia akan diumumkan sehari sebelum pelantikan. Baca selengkapnya
KPU Jabar memastikan Sirekap aman dan siap digunakan. Baca selengkapnya
Pengamat intelijen memperkirakan kedekatan Gerindra dengan Prabowo akan memudahkan koordinasi keduanya. Baca selengkapnya
Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabovo dan Gibran, akan mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Bagaimana tata cara penyelenggaraan upacara pelantikan? Baca selengkapnya
Partai Nasdem akan memimpin 3 komite dan memiliki 6 wakil ketua komite di DPR pada periode 2024-2029. Baca selengkapnya