TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kemungkinan bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran akan semakin memperkuat model dukungan Indonesia untuk menjadi negara oligarki. Hal ini terkait dengan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan 61% anggota DPR adalah pengusaha atau wirausaha.
Achmad saat dihubungi pada Rabu 9 Oktober 2024 mengatakan: “Masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo dan tidak adanya oposisi yang kuat dapat memperburuk tren oligarki di Indonesia”.
Menurutnya, model oligarki terbentuk ketika kekuatan politik dan kekuatan ekonomi saling terkait. Menurut Achmad, pengusaha memiliki akses langsung dan signifikan dalam pengambilan kebijakan, mengingat kondisi saat ini Indonesia semakin bergerak menuju negara oligarki.
“Dalam situasi seperti ini, ada kekhawatiran kebijakan ekonomi cenderung berpihak pada kelompok tertentu, terutama kelompok usaha yang memiliki akses terhadap lingkaran kekuasaan,” kata Achmad.
Ia mengatakan, jika semua partai politik di DPR Indonesia menjadi bagian pemerintahan tanpa adanya oposisi yang kuat, maka ruang aspirasi masyarakat bisa semakin sempit dan proses demokrasi yang sehat akan terganggu. Situasi ini bisa berbahaya karena mengurangi ruang bagi masyarakat luas untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan ekonomi yang adil dan seimbang.
“Ketika pengusaha punya pengaruh besar terhadap pengambil keputusan, ada risiko peraturan yang diterapkan tidak lagi mencerminkan kepentingan masyarakat umum, melainkan kepentingan segelintir orang,” ujarnya.
Menurutnya, praktik tersebut dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi karena kebijakan yang diterapkan lebih mengutamakan kepentingan dunia usaha besar, bukan masyarakat itu sendiri. Industri yang dekat dengan pemerintah mungkin menerima manfaat khusus, seperti keringanan pajak, kontrak publik, atau perlindungan dari persaingan, yang pada akhirnya menciptakan distorsi pasar.
Tidak adanya oposisi yang efektif juga meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kata Achmad. Pemerintahan yang tidak memiliki pengawasan akan rentan terhadap korupsi, nepotisme, dan pemborosan uang. Hal ini juga membuka pintu bagi pengambilan keputusan keuangan yang salah, tidak efisien dan bahkan merugikan.
Pilihan Editor: Sri Mulyani mengklaim akan ada 11 juta lapangan kerja baru dalam tiga tahun
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan, ketidakhadiran Megawati pada pelantikan Prabowo-Gibran hari ini bukan berarti penolakan terhadap pelantikan. Baca selengkapnya
Perdebatan Pilkada Jatim 2024 memang sangat menarik. Luluk Nur Hamidah, Khofifa dan Tri Rismaharini saling adu mulut. Berikut beberapa catatannya. Baca selengkapnya
Pertemuan Megawati-Prabowo disebut-sebut akan berlangsung sebelum pelantikan presiden. Namun Sekjen Gerindra mengumumkan pertemuan keduanya dibatalkan. Baca selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengulik ketahanan PDIP jelang Pemilu 2024, dalam tesis doktoralnya di UI. Baca selengkapnya
Megawati dikabarkan memerintahkan anggota Fraksi PDIP MPR untuk menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran pada Minggu. Baca selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Doktor Program Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia. Baca selengkapnya
Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menjawab pertanyaan apakah Megawati hadir di pelantikan Prabowo-Gibran. Baca selengkapnya
Kedua politisi terkemuka tersebut sama-sama mendapat gelar doktor dari Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG) UI, Bahlil Lahadila dan Hasto Kristiyanto. Baca selengkapnya
Hasto PDIP mengatakan hubungan Megawati dan Prabowo selalu baik. Baca selengkapnya
Hasto mengatakan, Budi Gunawan tidak memiliki KTA PDIP. Baca selengkapnya