TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani prihatin dengan persoalan pemerintah daerah (Pemda) yang menyiapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dijadikan insentif. Sri Mulyani mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait hal tersebut.
“Saya sudah cek ke Menteri Dalam Negeri, Tito. Katanya ada, tapi sedikit, katanya usai pertemuan seusai Konferensi Keuangan Islam Tahunan (AIFC) ke-8 di Kementerian Keuangan Pusat di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.
Di masa lalu, pemerintah daerah dituduh memalsukan data inflasi setelah Tito mengatakan para pemimpin daerah punya pendekatan sendiri dalam menentukan angka inflasi. Hal ini merupakan dampak dari ketentuan bahwa daerah yang mampu menopang inflasi mempunyai peluang untuk menerima insentif pemerintah. Sebaliknya, daerah yang tidak mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.
Menurut Tito, Bupati mendatangi kantor BPS untuk menanyakan apakah data inflasi itu palsu. Pendekatan lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menciptakan pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang dikumpulkan bukanlah data sebenarnya, kata Tito.
Sri Mulyani kemudian menegaskan, data inflasi harus akurat dan dapat diandalkan. “Karena kita memberi reward, jangan sampai reward menciptakan perilaku atau aktivitas yang mendistorsi angka inflasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan khusus, Plt Direktur Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adingar Widyasanti menegaskan perhitungan inflasi BPS sesuai aturan statistik dan dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak lain.
Angka-angka yang dihasilkan BPS bisa terjamin kualitasnya dan bisa diperhitungkan independensinya, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, dikutip Antara.
Sementara terkait dugaan kehadiran murah di pasar untuk memanipulasi angka inflasi, Amalia mengatakan inisiatif tersebut merupakan langkah praktis pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Sri Mulyani mengatakan dirinya dan Menteri Dalam Negeri sepakat bahwa BPS harus menjaga data inflasi tetap akurat dan kredibel. “Imbalannya memang datang dari prestasi karena tingkat harga stabil dan bagus,” ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan pencabutan insentif kepada pemerintah daerah yang juga terkonfirmasi adanya manipulasi data. “Kami sedang dalami,” kata Febrio saat ditemui di kantornya hari ini.
Pilihan Penulis: Adik perusahaan, Prabowo Subianto, masuk dalam daftar penjelajah pantai masa depan
Sri Mulyani Indrawati kembali menjabat Menteri Keuangan di pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden baru terpilih Prabowo Subianto
Presiden terpilih Prabowo Subianto mencalonkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Malam ini dia hadir di rumah Prabowo di Kertanegara. Baca selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani termasuk di antara pejabat yang diundang oleh Presiden terpilih untuk menjadi menteri di pemerintahan berikutnya. Baca selengkapnya
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat Maluku Utara tetap kompak mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 pasca meninggalnya Beni Lao. Baca selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat menghadiri undangan Prabowo Subianto di kediamannya pada Senin malam. Baca selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran Departemen Umum Bea dan Cukai membantu pembangunan Indonesia di masa depan. Caranya adalah dengan menjaga agar Indonesia tetap dihormati. Baca selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan pejabat di jajarannya seminggu sebelum dia meninggalkan jabatannya. Apa yang sedang dibicarakan? Baca selengkapnya
Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini menjelaskan tantangan kabinet bentukan Prabowo-Gibran. Baca selengkapnya
Wakil Inspektur Jenderal Keuangan akan berbicara dengan pihak berwenang Inggris mengenai sanksi baru terhadap Rusia dan cara menggunakan aset Rusia yang dibekukan Baca Selengkapnya
Menantikan masa pensiunnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bernyanyi berhari-hari. Baca selengkapnya