TEMPO.CO, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia semakin menyusut. Dari 21,45% atau 57,33 juta orang pada tahun 2019, menjadi 17,44% atau sekitar 47,85 juta orang pada tahun 2024.
Kelas menengah telah berkembang menjadi apa yang disebut sebagai kelas menengah masa depan atau calon kelas menengah. Kelompok ini terletak di antara kelas menengah dan kelas rentan kemiskinan.
Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelompok calon kelas menengah sebanyak 128,85 juta orang, kemudian meningkat menjadi 137,5 juta orang pada tahun 2024. Pada saat yang sama, kelompok miskin juga meningkat, dengan jumlah penduduk meningkat dari 54,97 juta orang pada tahun 2019. meningkat menjadi 67,69 juta orang. . Lalu apa yang dilakukan pemerintah?
Bantuan sosial untuk kelas menengah
Menteri Sosial (Mensos) Sayafullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan pemerintah membuka pintu pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah. Menurut dia, rencana perluasan cakupan bansos saat ini sedang dibahas.
Walaupun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (2025) sudah close (rencana pemberian bansos kepada masyarakat menengah), tapi tetap kita upayakan,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Presiden di Jakarta, Senin. , 30 September 2024.
Peluang untuk memperluas audiens, terus mencakup karyawan/pegawai yang terkena PHK. Namun, kata dia, karena sifat data di lapangan yang dinamis, pihaknya akan memastikan keakuratan sasaran penerima kesejahteraan sosial terlebih dahulu.
Insentif PPN DTP 100%.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartarto (Menko) mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendukung kelas menengah. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN DTP yang ditetapkan pemerintah atas pembelian rumah dan apartemen dengan tanah 100%.
“Pemerintah memutuskan untuk mengembalikan insentif PPN DTP 100% mulai September hingga Desember 2024. Insentif ini tetap diberikan untuk porsi DPP (tax base) sebanyak-banyaknya Rp 2 miliar dari harga jual rumah, sebanyak-banyaknya maksimal Rp 5 miliar,” kata Airlanga di acara tersebut. Perbincangan peran dan potensi kelas menengah menuju Indonesia emas 2045 di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024.
Tambahan kuota KPR FLPP
Tak hanya itu, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan mendukung sektor perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Dukungan yang dimaksud adalah penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam program Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Selain itu, pemerintah juga akan terus mendukung sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan meningkatkan kuota FLPP dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit pada tahun 2024, kata Airlangga.
Kartu sebelum berangkat kerja
Airlangga kemudian mencatat, pemerintah telah banyak melaksanakan program perlindungan sosial (perlinsos), seperti Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi dan kompensasi BBM. . Hal ini dilakukan untuk mencegah penurunan kelas menengah, menjaga daya beli kelas menengah, dan menjamin pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kartu Prakerja merupakan program dukungan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kerja dan berusaha. Diluncurkan pada tahun 2020, program ini tidak hanya menyasar para pencari kerja, namun juga para karyawan/pekerja yang ingin meningkatkan kemampuannya, para pekerja yang terkena PHK, serta para pelaku usaha super kecil dan mungil.
JKP
Sedangkan JKP merupakan jaminan bagi pekerja/pegawai yang terkena PHK berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan vokasi. Program JKP tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penciptaan Ketenagakerjaan yang merupakan hasil kemitraan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnekar) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.
KUR
Lebih lanjut, KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah dengan suku bunga rendah dan 100% pembiayaannya berasal dari pencairan dana dari bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Dana KUR disalurkan dalam bentuk dukungan kredit untuk keperluan modal kerja dan investasi.
Manfaat KUR diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang mempunyai usaha yang layak dan produktif namun tanpa agunan tambahan dan tidak dapat mengajukan pinjaman bank. Konsesi yang diberikan berupa kelonggaran suku bunga dan model underwriting sehingga agunan utamanya berupa pembiayaan usaha atau target.
Subsidi dan kompensasi energi
Untuk sektor energi, Pemerintah menyatakan telah memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kg, dan listrik untuk mendukung masyarakat kelas menengah. Sementara itu, pemerintah akan memberikan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero).
Riri Rahyu berkontribusi pada artikel ini.
Pilihan Redaksi: Perusahaan Bersaudara Prabowo Subianto Masuk Daftar Perusahaan Potensial Tambang Pasir Laut
Beberapa kali Jokowi berkunjung sebelum mengundurkan diri dan membagikan kaos serta bansos kepada masyarakat. Baca selengkapnya
Anggota panel ahli TKN, Prabowo-Gibran, mengatakan rencana kenaikan PPN sebesar 12% pada tahun depan dapat menurunkan penerimaan PPN secara keseluruhan. Baca selengkapnya
Para analis menilai jika indeks kepercayaan konsumen terus menurun maka akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Baca selengkapnya
Ideologi Jokowiisme yang disebarkan oleh relawan Alap-Alap Jokowi mempunyai dua strategi utama dalam berpolitik, yaitu populisme dan infrastrukturisme. Artinya Baca Selengkapnya
Relawan Alap-Alap kubu Jokowi sebelumnya memasang baliho untuk Jokowi, sang guru nasional, untuk mempromosikan ideologi Jokowiisme. Yayasan Kurawal membahas tentang Jokowiisme. Baca selengkapnya
Menteri Muhadjir Effendi menyatakan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap masyarakat kelas menengah agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem. Baca selengkapnya
Pembukaan lapangan kerja dinilai sebagai solusi strategis untuk mengatasi kemerosotan kelas menengah. Baca selengkapnya
Indef menilai kebijakan program bansos, bansos, dan kartu prakerja di bawah pemerintahan Presiden Jokowi belum membuahkan hasil yang memadai.
Di balik penurunan harga terdapat ancaman keruntuhan ekonomi. Apa itu deflasi dan kapan dianggap aman? Baca selengkapnya
Menteri Keuangan Bapak Mulyani mengungkapkan alasan dibalik menurunnya jumlah penduduk ekonomi kelas menengah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baca selengkapnya