TEMPO.CO, Jakarta – Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan juga Ketua Partai Buruh, mengatakan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilakukan organisasinya akan bermanfaat bagi 127.000 pekerja. Pemberhentian (PHK) pada tahun 2024.
Angka itu berbeda jauh dengan pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebutkan ada 52.993 pekerja yang terkena PHK pada 1 Oktober. Menteri Iqbal menyebut amanat Omnibus Act dan UU Cipta Kerja tak mampu mengatasi kasus yang ada saat ini. dari penghematan. “Kalau memang ingin berpihak pada rakyat, cabut seluruh UU Cipta Kerja. Setidaknya ciptakan lapangan kerja dan lindungi petani,” ujarnya kepada wartawan di depan Patung Kuda Monumen Nasional, Jakarta. Kamis, 24 Oktober 2024.
Menurutnya, “UU Kemasyarakatan” dan “UU Cipta Kerja” tidak menciptakan keadilan bagi warga negara. Saeed Iqbal mengatakan, aksi demonstrasi Partai Buruh dan serikat buruh merupakan reaksi terhadap aturan yang menuntut keadilan. “Itulah sebabnya kami beralih ke Mahkamah Konstitusi dan menghormati keadilan. Dukung mereka yang mencari keadilan, karena kami tidak bisa mengharapkan hal seperti itu dari majelis saat ini.”
Iqbal mengatakan, 17 menteri di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto merupakan mantan aktor pembuat “Omnibus Law”. Menurut dia, para menteri sebelumnya kurang memahami persoalan ketenagakerjaan. “Menteri teknis itu yang tidak paham persoalan (ketenagakerjaan). Menaker bilang, ‘Tunggu presiden menaikkan gaji,'” kata Saeed Iqbal.
Menurut dia, pencapaian menteri-menteri pilihan Prabowo saat ini hanyalah wujud politik dendam. “Sekarang kita kasih kesempatan ke menteri-menterinya, kita tunggu enam bulan atau satu tahun. Tapi kalau kita lihat, Kabinet hanya kabinet yang akan dimasukkan kembali. Karena yang kita perhatikan adalah Menteri Perekonomian. , “katanya. .
Menurutnya, jika menteri bekerja untuk rakyat, sebaiknya pemerintahan baru menghapuskan UU Ketenagakerjaan. Menurutnya, hal tersebut dapat menciptakan kesejahteraan warga, sekaligus mengembalikan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Jadi kita berharap bisa membuktikan kembali bahwa pemerintahan baru tidak menggunakan neokapitalisme dan neoliberalisme, melainkan ekonomi Pancasila, ujarnya. “Setelah itu kita bahas lagi, kita bicara lagi, kita sepakati investasi masuk, kita sepakati pertumbuhan ekonomi delapan persen, kita dorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk berpihak pada rakyat,” ulangnya.
Pilihan Editor: Kementerian Ketenagakerjaan berhenti menangani pekerja migran setelah membentuk Kementerian PPMI.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk menyelamatkan pekerja Sritex. Baca selengkapnya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ingin Sritex dan anak usahanya mematuhi sepenuhnya hak-hak pekerja
Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji status kemitraan antara penyedia layanan platform dengan pengemudi transportasi online seperti ojek online (ojol), taksi, dan kurir online.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah akan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Baca selengkapnya
Baca teks lengkap undang-undang tentang peningkatan lapangan kerja, yang akan dipenuhi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan.
Grup Sritex memastikan operasional keempat perusahaan gabungan tersebut tetap berjalan seperti biasa. Baca selengkapnya
Kementerian Ketenagakerjaan meminta PT Sritex terus memberikan hak-hak pekerjanya, terutama upah dan gaji. Baca selengkapnya
Presiden Partai Buruh Saeed Iqbal merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto tentang si kaya bantu si miskin dan si miskin bersatu. Baca selengkapnya
Partai Buruh akan kembali melakukan protes pada Kamis 24 Oktober 2024 menuntut kenaikan gaji sebesar 8-10%. Baca teks lengkapnya
Yang pertama terkait dengan UMP. Kita bicarakan bersama, itu isu yang cukup strategis, kata Menteri Ketenagakerjaan Yasierli. Baca selengkapnya