TEMPO.CO, Jakarta – Deputi Bidang Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengatakan badan tersebut sudah siap ketika pemerintahan Prabowo Subianto membentuk Kementerian Kependudukan. Kalau terbentuk, Kementerian Kependudukan akan menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri, “Kami siap, perwakilannya juga siap (kalau Kependudukan terbentuk). Jadi ada rencana dan strateginya. Ini. Karena data itu penting. iya, tanpa informasi kita tidak tahu bagaimana membuat programnya,” kata Bonivasius di Kantor BKKBN, Senin, 7 Oktober 2024. Katanya, Kementerian Kependudukan harus fokus pada pembangunan kependudukan dan keluarga berdasarkan data yang ada, antara lain laporan kependudukan di tingkat republik dan daerah, serta pendataan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Perumahan Nasional.
“Yang jelas kependudukan tetap menjadi payung ya, karena mencakup banyak sektor. Tapi kalau BKKBN kita fokus pada pembangunan keluarga dan keluarga berencana,” ujarnya seraya menambahkan bahwa Indonesia punya PR di bidang kependudukan, antara lain menjaga keseimbangan penduduk dengan menjaga tingkat kesuburan total (TFR) tidak lebih dari 2,1 (saat ini jumlah TFR di Indonesia 2,18), tidak memenuhi kebutuhan kontrasepsi atau keluarga berencana, serta tingkat stunting. sumber daya di Indonesia adalah kekuatan pembangunan keluarga. Terkait dengan angka kematian ibu dan anak, pekerjaan rumah tangga masih banyak, meski menurun namun tetap menjadi tujuan kita untuk pembangunan berkelanjutan, ujarnya. Target Presiden Jokowi untuk stunting adalah 14 persen hingga tahun 2024. Namun menurut survei tahun 2023. kepada Departemen Kesehatan RI (SKI), saat ini angka stunting masih 21,5 persen.
Bonivasius mengatakan BKKBN bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, akan terus melakukan intervensi simultan untuk mempertimbangkan dan mengukur anak. “Nah, sejak kita melakukan intervensi serentak kemarin, datanya sebenarnya turun, sebenarnya turun 21,5 persen, tapi nanti kita lihat hasil survei status gizi Indonesia. Sekarang (survei) sudah ada. “Mungkin di bulan November. atau hasilnya akan diumumkan pada bulan Desember,” ujarnya.
Pilihan Redaksi: Mencairnya Nomenklatur Kabinet Prabowo
Presiden Jokowi meminta bagi yang ingin mengetahui susunan kabinet Prabowo menunggu. Lagi
Ketua Surat Kabar Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pernyataan Prabowo yang mengenakan dasi merah saat diundang PDIP hanyalah lelucon. Lagi
Presiden Jokowi menegaskan, kompetensi pembentukan kabinet adalah kewenangan Prabowo. Lagi
Dasco sebelumnya mengatakan kabinet Prabowo bisa disetujui paling lambat 16 Oktober 2024.
Konon, Prabovo membangun kabinet berukuran besar. Lagi
Namun, kata dia, Anies Baswedan punya pesan khusus untuk Prabowo-Gibran selaku pemenang Pilpres 2024.
Prabowo menyebut akan membentuk kabinet besar yang mencakup hingga 44 kementerian, termasuk lembaga/lembaga.
Presiden terpilih Prabowo Subianto mewanti-wanti calon menteri yang akan mengisi kabinetnya ke depan agar tidak mencari uang dari APBN dan APBD. Lagi
Presiden Jokowi akan membangun 10,2 juta rumah dalam 10 tahun, sedangkan Prabowo akan membangun 3 juta rumah dalam satu tahun. Lagi
CEO Gapki Eddy Martono menanggapi tudingan bisnis kelapa sawit yang merugikan keuangan negara. Lagi