SEOUL – Ketua partai berkuasa, People’s Power, meminta Presiden Yoon Suk-yeol memecat menteri pertahanannya karena merekomendasikan pemberlakuan darurat militer.
Han Dong-hun mengatakan semua pejabat yang terlibat dalam krisis politik kemarin, termasuk Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, akan bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi serius.
“Sebagai partai yang berkuasa, kami dengan tulus meminta maaf kepada publik atas situasi menyedihkan ini,” kata Han kepada surat kabar Korea Herald.
Dia menjelaskan: Kami akan melakukan bagian kami sebagai badan pengatur untuk meminimalkan kerugian ekonomi dan diplomatik. Kami bertekad untuk mencari tahu bagaimana situasi ini muncul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Di tengah perpecahan dalam pemerintahan, Yoon juga tampak ceroboh dalam menghitung langkah politiknya.
Darcy Droud-Vezares, rekan Program Asia di Carnegie Endowment for International Peace, menulis bahwa kesalahan perhitungan Presiden Yoon Suk-yeol mencerminkan parahnya krisis pemerintahannya dan keengganannya untuk menghadapi ketidakstabilan politik di dalam partainya sendiri.
Droud-Vezares mencatat bahwa di tengah banyaknya skandal, Yoon menghadapi tentangan tidak hanya dari luar partainya sendiri tetapi juga dari ketua partainya sendiri, Han Dong-hoo.
Upaya untuk membongkar lembaga-lembaga demokrasi ini menunjukkan penganiayaan atau motivasi yang tidak demokratis, kata Drud-Vezares, seraya mencatat tindakan Yoon terhadap militer Korea Selatan yang memerintah dari tahun 1961 hingga 1987.
Namun, pencabutan darurat militer yang pesat selama tiga dekade terakhir telah menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan tidak akan mentolerir kembalinya demokrasi, bahkan jika dikhianati oleh para pemimpinnya, mulai dari Yoon hingga presiden negara tersebut, Park Geun-hye.