TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md Hakulja menilai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saat ini lebih banyak dibandingkan pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soharto. Menurut Mahfud, KKN era Orde Baru dikoordinasikan secara terpusat, sedangkan KKN saat ini bersifat masif dan meluas.
“Saya yakin KKN saat ini jauh lebih besar dibandingkan Orde Baru.” Karena gridnya dari atas ke bawah, tengah ke kanan, dan dari sisi ke sisi. Luar biasa besarnya,” kata Mahfud pada Indonesia Integrity Forum 2024 yang diselenggarakan Transparency International Indonesia di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Menurut Mahfud, saat ini PKT memanifestasikan dirinya di semua tingkatan dengan mengatasnamakan demokrasi. Demokrasi diperdagangkan di negara bagian itu.
“Dalam demokrasi ada jual beli,” kata Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud menilai proses pengembangan demokrasi semakin memburuk pasca reformasi. Masa transisi harus menjadi ruang konsolidasi guna memajukan demokrasi.
Mahfud membagi proses transisi kepemimpinan menjadi tiga periode. Periode pertama, upaya reformasi dan penguatan institusi seperti pembentukan PKC. Periode kedua, implementasi perjanjian reformasi. Kemudian pada periode ketiga, korupsi mulai menurun. Namun pada periode ketiga korupsi justru semakin meluas.
Namun di Indonesia periode ketiga, korupsi justru semakin masif, kata Mahfud.
Menurut Mahfud, kemajuan demokrasi terhambat karena DPR tidak mau melakukan perbaikan.
“Ketika beliau memberikan konsep perbaikan, ditolak karena merugikan beliau. Itu sikap merendahkan. Menimbulkan dan menimbulkan sikap merendahkan,” kata Mahfud.
Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto. Sejumlah pihak memprotes kepemimpinan Soeharto karena dianggap tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan yang bebas korupsi. Oleh karena itu, salah satu tuntutan masyarakat adalah memberantas KKN.
Sementara Indonesia Corruption Watch (ICV) mencatat 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, terdapat 579 kasus korupsi yang diproses di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 533 kasus.
Pilihan Editor: Pujian untuk Jokowi dan Zulha – hanya sedikit dari mereka yang melihat ada yang salah
Beberapa pengacara kondang yang tergabung dalam tim pembela Prabov-Gibran dalam sengketa Pilpres 2024 diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai menteri di kabinet Prabov. Baca selengkapnya
Mahfud Md berkoordinasi dengan Ganjar Pranova pada acara silaturahmi pelantikan Prabovo-Gibran. Baca selengkapnya
Menjelang pelantikan Prabovo-Gibran, beberapa pihak sudah mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan. Berikut fakta-fakta terkait persiapan pelantikan. Baca selengkapnya
Cak Imin disebut-sebut menduduki salah satu posisi menteri di kabinet Prabovo-Gibran. Begitulah hubungan Muhaimin Iskandar dan Prabov. Baca selengkapnya
Ia praktis menegaskan dirinya akan diangkat menjadi menteri oleh presiden baru terpilih Prabovo Subjanto. Berikut daftar kontroversinya, baca selengkapnya
Jika ada undangan pelantikan Prabowo-Gibran, Anjes Basvedan, Ganjar, dan Mahfud Md menyatakan siap berpartisipasi. Bahkan Imin bilang pasti datang. Baca selengkapnya
Direktur Jenderal Pengawasan Perbankan OJK mengungkap dugaan korupsi dana iklan bank bjb yang melibatkan uang ratusan miliar. Baca selengkapnya
Sepuluh tahun berlalu, kini di penghujung masa pemerintahannya, apakah Revolusi Mental yang dilakukan Jokowi membuahkan hasil? Mereka menganggapnya sebagai sebuah kegagalan. Baca selengkapnya
Anies Basvedan disebut punya pesan khusus untuk Prabowo-Gibran. Apa pesannya? Baca selengkapnya
Mahfud Md tidak setuju karena revisi UU Mahkamah Konstitusi sudah dilakukan pada tahun 2020. Baca selengkapnya