JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Mincomdigi) Meutia Hafid menunjuk tiga penjabat CEO baru sebagai bagian dari restrukturisasi kementerian. Salah satunya adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ketiga CEO baru tersebut adalah Mauli Prabhavathi, Direktur Jenderal Informasi dan Humas atau Direktur Jenderal Humas dan Media (Dirjen KPM). Molly Prabunindia, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior komunikasi dan media, menggantikan Revolution.
Wayne Tony Supriyanto kemudian ditunjuk sebagai Pj CEO Ekosistem Digital. Sebelumnya Wayan menjabat sebagai General Manager Pos dan Informatika (PPI), dan kemudian menjadi General Manager Ekosistem Digital.
Surat perintah tersebut diberikan kepada keduanya oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Mutya Hafeez pada 25 November 2024. Surat ini menyatakan bahwa PLA tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis yang mempengaruhi pengaruh. tentang perubahan situasi hukum tentang masalah regulasi, ketenagakerjaan dan alokasi anggaran.
Selain keduanya, Meutia Hafid juga menunjuk perwira senior Polri Brigjen Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital. Brigjen Alexander Sabar Sesuai perintah Kapolri Nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024, Brigadir Alexander Sabar dilantik menjadi Pati Bariskrem Boleri yang saat ini bertugas di BNN. . Direktur Jenderal Pengawasan Antariksa Digital.
Brigadir Polisi Alexander Sabar memiliki rekam jejak yang terbukti dalam penegakan hukum dan pengawasan elektronik, termasuk investigasi dan forensik digital. Beliau telah menerima pelatihan investigasi komputer dan forensik dari INTERPOL USA, pelatihan VFC yang diselenggarakan oleh Cybercrime Investigation Center dan pelatihan investigasi komputer dan forensik dari International Criminal Investigation Training Support Corps.
Selain itu, beliau juga mengikuti Training of Trainers on Computer Forensics INTERPOL ke-2 untuk kawasan Asia dan Pasifik Selatan yang diselenggarakan oleh INTERPOL. Pengalaman dan pelatihan ini memungkinkan kami memerangi kejahatan digital, termasuk pencurian data, distribusi konten ilegal, dan perjudian online.
“Kolaborasi antara Comdigi dan aparat penegak hukum sangat penting untuk merespons ancaman digital yang semakin canggih, terutama dalam situasi kompleks seperti saat ini, terutama perjudian online yang menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat,” kata Meutia dalam keterangannya, Rabu. . 27.11.2024).
Misi tersebut adalah untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital yang mencerminkan perubahan nama Kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini sebagai sebuah sistem baru. dokumen. CEO ditunjuk untuk melacak kejahatan di ruang digital.
Mutia berharap misi Brigjen Alexander dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan ruang digital Indonesia sekaligus mempercepat upaya membersihkan Kementerian Komunikasi dan Pendidikan Tinggi dari ancaman kejahatan digital.