JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM bagi ojek neto dinilai akan berdampak pada harga komoditas, meski akan ada subsidi sosial dari pemerintah.
Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengatakan, kebijakan ini sama saja dengan pemerintah menghapus subsidi BBM untuk ojek dan pada akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan penggunaan BBM bersubsidi oleh Ojol merupakan kebijakan yang salah, sama saja dengan pemerintah menghapus subsidi BBM. Akibatnya biaya operasional Ojol meningkat sehingga membuat harga Ojol di konsumen naik sehingga memicu inflasi,” kata Fahmy. saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).
“Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan-kebijakan tersebut semakin menggerus daya beli masyarakat menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu kehidupan masyarakat Indonesia yang akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2025. Hal ini membuat pernyataan Prabowo kontradiktif terkait kebijakan pelarangan ojol.
Komitmen Prabowo pro rakyat patut dipertanyakan, dia hanya bicara saja dengan kebijakan pelarangan Ojol menggunakan BBM bersubsidi, tegas Fahmy.
Meski demikian, Fahmy menilai wacana pembatasan subsidi BBM bagi tukang ojek tidak serta merta mempengaruhi target pertumbuhan pemerintah sebesar 8 persen.
Fahmy menegaskan, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh variabel lain, seperti investasi. Namun jika perekonomian Indonesia dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan bahan bakar ini akan menghambat perekonomian.
Namun jika pertumbuhan ekonomi lebih bergantung pada konsumsi, maka kebijakan BBM akan menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi, kata Fahmy.