Jakarta: Pemerintah mengambil langkah besar untuk memperlambat aliran pupuk bersubsidi dengan mengurangi 145 peraturan yang tampaknya memperlambat distribusi. Dengan kebijakan ini, petani diharapkan mendapatkan subsidi dengan mudah dan cepat, serta prosedur administrasi yang tadinya rumit kini menjadi lebih sederhana.
“Pemerintah berkomitmen untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan mengurangi regulasi,” ujarnya. Kami ingin petani bisa mendapatkan pupuk secepatnya dengan mengadakan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pupuk di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kmant). ), Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024) pagi.
Menurut Zulhas, industri pupuk merupakan industri yang regulasi dan kontrolnya rumit. Terdapat 41 undang-undang, 23 peraturan negara, serta enam keputusan presiden (perpress) dan arahan presiden (inpress) yang mengatur mengenai pengomposan. Distribusi kepada petani memerlukan persetujuan pemerintah setempat. Oleh karena itu, seringkali petani lambat dalam mendapatkan pupuk.
“Tidak banyak lagi izin dari pemerintah daerah atau kementerian/lembaga lain. Menko Zulhas menambahkan, “Kementan akan memutuskan untuk masing-masing wilayah PT Pupuk Indonesia berdasarkan informasi yang terpercaya dan akurat, kemudian disalurkan ke Gapoktan. dan segera membagikannya kepada para petani yang telah membantu.”
Menteri Pertanian Menthan Andy Amran Sulaiman mengatakan kebijakan tersebut merupakan kabar baik bagi para petani. Penyederhanaan aturan tersebut merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ini merupakan berkah bagi petani Indonesia. Dengan prinsip ini, kami fokus untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani pada waktu yang tepat. “Arahan Presiden untuk menggandakan subsidi kuota chi kini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif,” kata Menteri Pertanian Amran.
Menurut Menteri Pertanian Amran, hingga saat ini pendistribusian pupuk berkali-kali mengalami penundaan karena masih adanya persetujuan dari pemerintah daerah seperti gubernur dan gubernur.
“Bayangkan keputusan subsidi pupuk jatuh pada bulan Januari, namun surat keputusan daerah baru selesai pada bulan Juni. menunggu keputusan,” katanya.
Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan perwakilan 17 kementerian dan lembaga.