SEOUL – Oposisi utama Partai Demokrat berencana mengajukan mosi terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol di Majelis Nasional pada Kamis, 12 Mei 2024.
Partai Demokrat sebelumnya mengumumkan akan memulai proses pemakzulan jika Yoon tidak segera mengundurkan diri setelah pertemuan darurat dengan anggota parlemen.
Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, pemakzulan memerlukan suara dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional.
Partai Demokrat saat ini memiliki 170 kursi di parlemen, yang berarti mereka membutuhkan beberapa anggota Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yun untuk memilih menggulingkan presiden.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha menyebut deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon tidak konstitusional dan merupakan “penyimpangan”.
“Tidak ada situasi nasional yang membenarkan hal ini,” Kang, yang kini menjabat presiden dan CEO Asia Society, mengatakan kepada CNN di New York.
“Ini mengejutkan, jika boleh saya katakan demikian, namun menggembirakan melihat Majelis Nasional segera mengeluarkan resolusi yang membatalkan keputusan ini,” akunya.
Kang, yang menjabat sebagai diplomat tertinggi Seoul di bawah Presiden Moon Jae-in, mengatakan penerapan darurat militer oleh Yoon adalah ilegal karena hanya mendapat persetujuan Kabinet dari Menteri Pertahanan Kim Yong – hyun.
“Tentu saja Menteri Pertahanan dan para penasihat dekatnya sudah siap, tapi kalau bicara politik, tidak ada satu pun tokoh politik terkemuka, bahkan mereka yang berkuasa, yang tahu apa yang terjadi di kantor presiden tengah malam itu,” ujarnya. dikatakan. menjelaskan.