JAKARTA – Partai Ummat yang didirikan oleh Amiens Rais yang reformis mendukung usulan pemimpin daerah seperti gubernur, gubernur, dan wali kota untuk dipilih oleh DNRD. Usulan Presiden Prabowo Subianto dinilai merupakan prestasi yang baik dalam menghemat anggaran pemilu daerah.
“Partai Ummat menerima gagasan tersebut. Partai Ummat menilai gagasan Presiden Prabowo untuk mengembalikan kekuasaan DPR saat memilih kepala daerah merupakan kemajuan yang baik dalam menghemat anggaran negara,” kata Ketua Umum Partai Ummat. Ridho Rahmadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (16 Desember 2024).
Ridho menyinggung soal Pilkada 2024. Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi jika dibutuhkan modal besar untuk ikut serta dalam pilkada. Jika hal ini terus berlanjut, kata Rideau, akan berujung pada kegagalan pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Logika pilkada kita kali ini mirip dengan bisnis atau investasi. Kalau menang, bukan rakyatnya yang menang, tapi penyelenggara pilkada. Apakah kita ingin situasi ini terus berlanjut?” – tanya Rideau.
Ridho menjelaskan, gagasan “satu orang, satu suara” belum sepenuhnya terlaksana. Pasalnya, kata dia, struktur sosial ekonomi masyarakat Indonesia relatif berada di bawah garis kemiskinan dan sebagian besar hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar. Hal ini membuka peluang luas terjadinya jual beli suara secara massal.
“Satu orang, satu suara akan menjadi gagasan yang relevan di masa depan ketika masyarakat Indonesia sudah setara dalam hal pendidikan dan perekonomian,” kata Ridho.
Lebih lanjut, Ridho menyarankan agar pengecekan fakta terhadap partai politik yang sudah ikut pemilu tidak dilakukan lagi. Alasannya, kata dia, karena membebani pihak-pihak yang juga membutuhkan dana besar karena semua pihak terpaksa membangun infrastruktur di daerah yang bukan basisnya.
“Partai politik harus mewakili basis konstituennya yang tidak bisa mencerminkan seluruh karakteristik demografi masyarakat Indonesia, sehingga pengecekan realitas yang terjadi saat ini seperti memaksa parpol untuk ‘akomodasi’ untuk mewakili dalam karakteristik demografi tertentu,” kata Ridho.
Pada akhirnya, menurut Ridho, masyarakatlah yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihannya, karena partai yang tetap maju akan mendapatkan suara, sehingga nantinya bisa diukur pengecekan fakta sebenarnya berdasarkan hasil pemilu.
Jadi maksudnya Partai Ummat kalau kita ingin memperbaiki sistem pemilu kita yang mahal harus dimulai dari hulu hingga hilir, termasuk apakah masih mengikuti sistem pemilu legislatif terbuka yang juga setara dengan Pilkada yang mahal. – kata Rideau.
Begitu pula pemilu presiden tidak boleh dilakukan seperti dulu melalui MPR, apapun pilihannya, asalkan negara kita tidak kembali ke rezim otoriter apalagi militeristik seperti sebelum tahun 1998. Reformasi,” tegasnya.