TEMPO.CO, Jakarta – Pejabat Penerangan Nasional Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Siska Widyawati, membenarkan Institut Manajemen Profesi Universal (UIPM) telah terdaftar sebagai pemegang Status Konsultatif Khusus dari Organisasi Ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa. dan Dewan Komunitas (ECOSOC).
Status Konsultatif Khusus adalah bagian dari pendekatan ECOSOC dalam berkonsultasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM). Di seluruh dunia, terdapat 6.343 LSM yang telah mencapai status ini.
UIPM sendiri telah mendapat Status Konsultatif Khusus mulai tahun 2022. “Dalam permohonan UIPM kepada panitia ECOSOC tahun 2021, mereka terdaftar sebagai organisasi penelitian,” kata Siska saat dihubungi, Selasa, 8 Oktober 2024.
Siska juga menegaskan bahwa lembaga swadaya masyarakat yang berstatus konsultatif bukan merupakan bagian dari PBB dan dilarang menggunakan logo atau nama PBB untuk mendukung kegiatannya – termasuk PBB di website, poster, atau gedung perkantoran.
Dalam situs resminya, UIPM menyebutkan lembaganya mirip dengan PBB, UNESCO, dan WHO. Namun hal itu dibantah Siska. “LSM dengan status tersebut bukan bagian dari PBB. Mereka bukan perwakilan atau pegawai PBB dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian atas nama PBB,” kata Siska.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris mengatakan UIPM tidak memiliki izin bekerja di Indonesia. Tanpa izin bekerja untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari universitas internasional tidak dapat diakui, kata Abdul dalam keterangan resmi, Jumat, 4 Oktober 2024.
Penelusuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap UIPM menemukan beberapa kesalahan terkait status hukum lembaga tersebut. UIPM menjadi sorotan setelah UIPM Thailand menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada aktor sekaligus penyiar Raffi Ahmad.
Pilihan Redaksi: Soal Tuntutan Kenaikan Gaji Hakim, Jokowi: Dihitung Saja.
Sejumlah negara mengecam keputusan Israel yang memblokir seluruh aktivitas organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Apa dampaknya? Baca selengkapnya
Duta Besar Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz, menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Baca selengkapnya
Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP29) ke-29 di Baku, Azerbaijan, pada November 2024. Baca selengkapnya
Swiss telah menyatakan keprihatinannya atas tindakan Israel yang melarang kegiatan UNRWA. Baca selengkapnya
Denmark telah menyatakan kritiknya terhadap larangan Israel terhadap UNRWA. Baca selengkapnya
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritik Israel karena menutup kegiatan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina. Baca selengkapnya
Tiga gelombang serangan udara Israel menargetkan sasaran militer di Teheran dan Iran barat. Baca selengkapnya
Pejabat Kementerian Luar Negeri Israel telah memperingatkan Knesset bahwa Israel dapat dikeluarkan dari PBB jika menutup UNRWA. Baca selengkapnya
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan keterkejutannya atas peningkatan kematian, cedera, dan kehancuran yang mengkhawatirkan di Gaza utara. Baca selengkapnya
PBB dan Uni Eropa sedang menanggapi serangan Israel terhadap Iran. Kedua pihak yang berkonflik diminta menghentikan aksi militernya. Baca selengkapnya