TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan para pemimpin RDK tidak akan menerima tunjangan perumahan. Dia mengatakan, tunjangan perumahan hanya diberikan kepada anggota dewan.
Sebab, para pemimpin RDK menempati perumahan pemerintah di kompleks perumahan Vidya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan, kata Indra. Markas resmi pimpinan Republik Demokratik Kongo masih dalam kondisi baik. Jadi pimpinan Dewan masih mendapat kantor pusat resmi dan lokasinya di Vidya Chandra, Jalan Denpasar, kata Indra, Jumat, 4 Oktober 2024.
Sedangkan untuk rumah dinas anggota DPR, kata dia, berlokasi di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Komplek perumahan ini dibangun pada era Presiden Soeharto.
Dikatakannya, “Karena kondisinya sudah tua, terdapat rumah dinas sebagian besar anggota dewan dalam kondisi tidak layak, dan biaya pemeliharaan tidak lagi terjangkau bagi rumah dinas tersebut.”
Indra mengatakan, selain Kalibata, di kawasan Pos Pingumbin juga terdapat rumah anggota DPR. Kedua kompleks perumahan tersebut merupakan milik Kementerian Keuangan.
“Selama ini RDK hanya sebagai pengguna properti, sedangkan Kementerian Keuangan dan sekretariat provinsi yang mengelolanya,” ujarnya.
Meski akan mendapat tunjangan perumahan bukan rumah dinas, Indra belum bisa merinci besaran tunjangan tersebut. Dia mengatakan, besaran yang akan ditawarkan mengacu pada nilai sewa hunian dari Senayan dan Simangi hingga Kepayoran Baru.
Indra mengatakan, pihaknya tidak ingin menetapkan alokasi yang terlalu mahal atau terlalu rendah. Yang terpenting, menurut dia, besaran tunjangannya harus ideal, mengacu pada sewa apartemen tiga kamar yang layak.
“Kita tidak mau terlalu mahal atau terlalu murah, harus layak untuk perumahan. Sedang kita kaji berapa besarannya,” ujarnya.
Dia mengatakan besaran tunjangan perumahan akan ditentukan oleh Badan Urusan Dalam Negeri DRC. Katanya, “Nanti akan dihitung mekanisme kerja Dewan.”
Pilihan Editor: Koalisi Warga bersiap uji materil menolak rancangan peraturan presiden yang diskriminatif tentang kerukunan umat beragama
Menurut Arif, Republik Demokratik Kongo bisa mengambil langkah lebih konkrit dibandingkan sekedar menambah jumlah komite. Baca selengkapnya
Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subanto semakin dekat. Beberapa menteri Jokowi disebut masih tersedia. Baca selengkapnya
Hari ini, Jumat, 11 Oktober 2024, ratusan warga suku dari berbagai daerah berkumpul di depan Gedung DPR menuntut persetujuan rancangan undang-undang adat. Baca selengkapnya
Dasco mengatakan akan ada 44-46 kementerian di pemerintahan Prabowo berikutnya. Baca selengkapnya
Kuasa hukum para siswa SMA tersebut akan menyerahkan surat permintaan bantuan ke berbagai organisasi untuk mengawasi proses penyidikan kasus tersebut. Baca selengkapnya
Pembentukan dewan atau badan kepentingan publik baru sebagai pelengkap ACD oleh Kongres Rakyat telah mendapat reaksi negatif dan positif dari banyak ahli. Baca selengkapnya
Penyusupan sementara terhadap 13 komite di RDK yang akan bermitra dengan beberapa kementerian/lembaga/lembaga. Baca selengkapnya
Mahfouz tidak setuju dengan hal tersebut karena UU MK telah diamandemen pada tahun 2020. Baca selengkapnya
Dasco menginformasikan, jumlah panitia DPR yang sedang dibahas telah disesuaikan dengan kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Baca selengkapnya
Para pemimpin Kongo berbicara tentang kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri dari komite-komite dan badan-badan di Kongo. Baca selengkapnya