TEMPO.CO , Jakarta – Tim gabungan Direktorat Intelijen Kriminal Polda Metro Jaya bersama Polres Jakarta Selatan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan dan pembatalan paksa perundingan Homeland Forum (FTA) di Kemang. Diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh yang kerap kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi seperti Din Siamsuddin, Rafli Haroon, Syed Didu, Soenarko dan lain-lain.
Kapolres Jakarta Selatan Kompol Adi Rahmat Idanal mengatakan, 10 pelaku teridentifikasi dari video ponsel dan rekaman CCTV di lokasi pertemuan. Melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 September 2024, ia mengatakan, “Kami langsung menangkapnya.
Dia menjelaskan, polisi belum menerima pemberitahuan tentang wawancara tersebut. Polisi mendapat informasi adanya massa sebanyak 30 orang yang melakukan aksi unjuk rasa di Hotel Grand Kemang pada Sabtu pagi.
Menurut Adi, massa tak diundang itu masuk ke hotel melalui pintu belakang saat polisi berjaga di depan hotel. “Kalau masuk 10 orang, yang keluar ada 15 orang,” tuturnya.
Terkait keterlibatan pelaku aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Berbagai peluang bisa saja muncul sembari menunggu keterangan saksi dan pelaku untuk ditangkap nantinya. Pernyataan ini dibuat atas nama manajemen dan keamanan hotel, katanya.
Di sisi lain, Presiden Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan langkah tersebut harus diselesaikan secara hukum. Tanpa menunggu laporan dari masyarakat atau penyelenggara karena ada polisi di lokasi kejadian, ujarnya dalam postingan pada 28 September 2024.
Sugeng memastikan polisi yang berada di lokasi kejadian bisa langsung berbicara dengan polisi. “Jika permasalahan ini tidak diselesaikan secara hukum, maka masyarakat akan curiga bahwa polisi tidak memperhatikan kejahatan yang dilakukan sekelompok perampok, sehingga akan berdampak pada buruknya penyidikan oleh kepolisian negara,” ujarnya. dikatakan. .
Khususnya, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Khalili Hassan, sekali lagi mengkritik ketidakpedulian polisi di lapangan akibat perampokan tersebut. Menurutnya, polisi harus mengambil tindakan khusus untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berpendapat
Dalam keterangan tertulisnya pada 28 September 2024, ia mengatakan: “Abstein pejabat pemerintah berdampak pada hak asasi manusia (pelanggaran dan kelambanan tindakan).”
Pada tanggal 29 September 2024 pukul 20.30 WIB dilakukan perubahan dengan mengubah kata “partai” menjadi “pemerintahan” pada glosarium pada judulnya.
Pilihan Editor: Pasukan JI juga telah disingkirkan, senjata dibagikan, kata mantan pemimpin Jamiat.
Ridwan Kamil orang yang tepat memimpin Jakarta, kata Mohammad Din Simsuddin. Baca selengkapnya
Ridwan Kamil orang yang tepat memimpin Jakarta, kata Mohammad Din Simsuddin. Baca selengkapnya
Polisi telah menangkap pelaku penculikan anak tersebut di kantor polisi depan Mall Park Pijaten. Baca selengkapnya
Polres Jakarta Selatan memeriksa ribuan saksi yang diduga mengetahui penganiayaan mahasiswa MA di Tibet.
Mantan Sekretaris BUMN ini mengkritik kepemimpinan Menteri BUMN Eric Tokhir yang dinilai terlalu politis terhadap BUMN. Baca selengkapnya
Mantan Sekretaris Cabang BUMN, Syed Didu, mengatakan pejabat BUMN tidak profesional karena diberikan kepada partai politik. Baca selengkapnya
Syed Didu Prabhu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mendukung langkah BP Investment Danantara. Baca selengkapnya
Polisi mengatakan ‘masalah perempuan’ telah menyebabkan pelecehan terhadap siswa MA di Tibet
Pelaku penganiayaan terhadap siswa MA di Tibet disebut ahli tulisan tangan. Baca selengkapnya
Salah seorang yang dituding mengganggu perundingan di FEK Kemang mengaku sudah mendapat perintah untuk membatalkan perundingan sehari sebelumnya. Baca selengkapnya