TEMPO.CO, Jakarta – Pada Rapat Paripurna DPD, Alfiansyah Komeng resmi dikukuhkan menjadi anggota Komite II DPD RI. Namun, ia mengaku bingung dan belum mengetahui tugas yang harus diemban di DPD Komisi II. Dia menyela ketua rapat tentang penentuan misinya kepada panitia,
“Ini daerah pemilihan saya di Jabar, ibu-ibunya banyak, Pimpinan. “Jadi kalian tahu sendiri kalau mulut ibu paling ampuh di dunia,” kata Komeng pada 9 Oktober 2024 yang mengundang gelak tawa peserta tes yang bisa dilihat di kanal YouTube resmi DPD RI.
Senator yang juga seorang komedian ini mengutarakan keinginannya untuk bergabung dalam komite yang membidangi seni dan budaya, yakni Komite III DPD.
“Yah, panitia memang ingin aku masuk seni dan budaya, tapi akhirnya aku direkrut. Jadi saya masuk Komisi II yang saya tidak mengerti, itu untuk pertanian. Jadi tadi Pak Presiden bilang harus cepat belajar. Bisakah pihak manajemen mengarahkan saya, dimana saya harus belajar? Ya, itu saja. “Terima kasih, Presiden,” kata Comeng.
Ketua sidang sekaligus Ketua DPD Sultan B Najamudin menjawab pertanyaan Komeng dengan mengatakan, pembagian mandat panitia diserahkan kepada senator di masing-masing daerah pemilihan, yang dilakukan sesuai kesepakatan. Pengangkatan Komeng ke Komisi II DPD juga sudah terlanjur, artinya sudah disahkan.
Tugas Komite II DPD RI
Komite II DPD RI merupakan organ tetap DPD RI yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal. Berdasarkan Pasal 83 Peraturan bpk.go.id, Komisi II DPD RI mempunyai ruang lingkup kewenangan, yaitu:
1. Pelaksanaan tugas legislatif dan administratif yang berkaitan dengan: pengelolaan sumber daya alam. dan pengelolaan sumber daya keuangan lainnya.
2. Penyampaian masukan terhadap penyusunan pemikiran rancangan undang-undang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.
Berdasarkan Pasal 84 beleid yang sama, Komisi II mempunyai ruang lingkup tugas pada bidang: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan perindustrian serta perdagangan umum; dan meteorologi, klimatologi dan geofisika.
Periode 2024-2029, Pengurus II DPD RI siap mendukung program pangan sehat gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Komisi II akan menjembatani program ini agar terlaksana dengan baik dengan memaksimalkan seluruh potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di daerah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPD RI Tahun 2024 -2029, Angelo Wake Kako, pada 8 Oktober lalu. 2024, dilansir Antara.
Angelo juga mengatakan, komitmen tersebut sejalan dengan ruang lingkup tugas DPD Komisi II yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam dan keuangan lainnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya potensi lokal sebagai bahan baku prioritas program pangan bergizi gratis. Maka sesuai arahan Angelo, Komeng yang tergabung dalam Komisi II DPD juga berjanji mendukung program makanan sehat gratis.
Pilihan Editor: Apa yang disampaikan Alfiansyah Komeng pada rapat perdana DPD Jabar yang mendapat pujian?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan, pada pemerintahan Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto akan terjadi perubahan orientasi dari input ke output. Baca selengkapnya
Muliaman Hadad merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola investasi luar APBN. Baca selengkapnya
Badan Pangan Nasional akan kembali menguji program pangan sehat gratis dengan cakupan lebih luas di wilayah tersebut pada November 2024. Baca selengkapnya
Lelang Surat Utang Negara atau SUN kembali digelar besok. Baca selengkapnya
PT Pelni (Persero) membuka gugatan 64 pekerja di pengadilan hubungan kerja terkait upah pensiunan sebesar Rp 24,68 miliar. Baca selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dirinya dan kedua wakil menterinya membahas keuangan negara dan APBN pada hari ketiga retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Baca selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto meminta ibu kota negara Indonesia (IKN) selesai dalam waktu empat tahun. Dia menyebut IKN sebagai modal politik. Baca selengkapnya
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini mengkritik kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilai terlalu mengolok-olok BUMN. Baca selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto mendirikan Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara Power atau BP Investasi Danantara. Ia dinilai masih memiliki kelemahan. Baca selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto mendirikan Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara Power atau BP Investasi Danantara. Inilah pro dan kontranya. Baca selengkapnya