JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengomentari Mahfud MD yang sebelumnya dipanggil Ketua Komisi 3 DPR Habiburokhman. Perbatasan “gagal” setelah mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) membawakan pembahasan soal korupsi dan perdamaian.
Natalius Pigai mengaku mengkritik Mahfud MD 2,5 tahun lalu saat menjabat Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. Menurut Pigai, tiga kegagalan besar Mahfud MD.
1. Harmonisasi undang-undang yang tumpang tindih. 2. Penyempurnaan implementasi undang-undang yang masih dinilai kurang profesional. 3. Ketidakmampuan melaksanakan reformasi. Tulis nama Natalius Pigai di akun pribadinya 10, Senin (30/12/ 2024).
Aktivis hak asasi manusia itu menyampaikan rasa terima kasih dan hormatnya atas kritik Mahfud MD sebagai sesuatu yang diberikan bangsa. Namun bisa juga memberikan kritik sebagai upaya kolektif membangun bangsa.
“Mereka juga senang mengkritik kami. Semua pihak yang jujur dan jujur terhadap masyarakat kami di kepulauan, kami tegaskan.
Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR Habiburokhman menanggapi ucapan Mahfud MD tentang pemberantasan korupsi. Menteri Kehakiman Supratman Andi Agtas pertama kali menyampaikan pidato tentang berakhirnya perdamaian, di mana ia menanggapi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat.
“Kalau Pak Mahfud gagal, jangan didengarkan, dia memberikan nomor dua puluh lima pada dirinya sendiri,” kata Habiburokhman dalam jumpa pers di ruang Rapat III Komisi DPR, Gedung Parlemen, Batavia, Jumat (27/). 2010). 12/2024).
Dia menilai keputusan Prabowo memberikan amnesti kepada koruptor merupakan pernyataan kepala negara yang tidak bisa dijawab Mahfud.
“Ini pernyataan umum tentang pemerintahan presiden atau presiden negara, presiden negara yang tidak bisa menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan perintah Mahfud MD,” ujarnya.
“Mahfud MD gagal. Sepertinya 5 tahun gagal menjabat menteri politik, hukum, dan keamanan dengan skorsing lima tahun di bidang keamanan. Kenapa mau memecat Mahfud.” Dia berkata.
Sehingga Habiburokhman tak mau menjawab jawaban Mahfud tentang perdamaian melawan koruptor. Menurut dia, usulan yang diajukan Prabowo bertujuan untuk memanfaatkan sebagian besar kerugian keuangan negara yang diterima.
“Tidak mungkin Pak Prabowo mengajarkan kita untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya semua peraturan hukum bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang paling besar yaitu kegelisahan,” ujarnya.
Oleh karena itu, tidak boleh ada perdebatan mengenai masalah ini. Aparat keamanan harus menjadi penafsir perintah presiden. “Iya Pak Mahfud jangan sampai menetapkan apa yang diajarkan Pak Prabowo melanggar hukum dan sebagainya,” ujarnya.