TEMPO.CO , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dia ditunjuk Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjabat sebagai bendahara negara. Para ekonom menilai Sri Mulyani Jokowi masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan selama masa kepresidenannya dan hal ini harus menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo.
Vijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina, mengatakan Sri Mulyani memiliki beberapa pekerjaan rumah penting yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait pendapatan pemerintah.
“Tarif pajak sudah menurun dalam 10 tahun terakhir, sehingga perlu adanya pembaharuan kebijakan pendapatan pemerintah dan perbaikan tata kelola,” kata Vijayanto kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.
Pemerintah menargetkan menciptakan 11,2 – 12% produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tarif pajak tahun ini yang sebesar 10,12%.
Pada tahun 2023, tarif pajak akan turun dari 10,39 persen pada tahun sebelumnya menjadi 10,21 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tarif pajak pada awal pemerintahan Jokowi pada tahun 2015 yang sebesar 10,76 persen terhadap PDB.
Selain tarif pajak, tambah Vijayanto, Sri Mulyani perlu menerapkan disiplin fiskal. Belanja publik harus diprioritaskan dan direncanakan dengan baik. Menurut dia, proyek-proyek mahal yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tidak memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi masyarakat, sebaiknya dibatalkan.
Ekonom ini mencontohkan proyek-proyek yang patut ditinggalkan, antara lain ibu kota negara Indonesia (IKN), pembelian senjata berlebihan, dan kereta cepat Jakarta-Surabaya. “Untuk itu perlu dukungan dan kemauan politik dari Pak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Hendry Saparini, ekonom senior di Center for Economic Reforms (CORE), mengatakan pendekatan Sri Mulyani dalam menggunakan kebijakan fiskal perlu diubah. Berdasarkan pengamatannya, selama ini pemerintah belum menggunakan perangkat kebijakan pendapatan atau belanja.
“Harus berupa pendapatan, apakah pendapatan atau belanja, itu dirancang untuk merangsang perekonomian,” kata Hendry pada seminar nasional tahun 2013 tentang relevansi industrialisasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.
Di sisi lain, tema perekonomian Indonesia juga datang dari pemerintah sendiri. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Thomas Givandono, Wakil Menteri Keuangan II yang juga ditugaskan kembali di kabinet Prabowo untuk menduduki jabatan yang sama.
Pria yang akrab disapa Tommy ini pernah berkata bahwa sudah menjadi tugas pemerintahan berikutnya di bawah pamannya, Prabowo, untuk mengecilkan kelas menengah di Indonesia.
Angka Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah masyarakat kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang bukan termasuk dalam kasta kelas menengah.
“Saya pikir ini adalah PR untuk pemerintahan utama Prabowo; “Bagaimana kita mencari solusi jangka panjang untuk kembali ke kondisi sebelum pandemi,” kata Thomas Givandono dalam jumpa pers Kementerian Keuangan di Serang, 25 September 2024.
Riani Sanusi Putri berkontribusi pada artikel ini
Pilihan Redaksi: Tahun Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Diperkirakan Sulit Capai 8%
Usai pertemuan Duta Besar Rusia Prabovo dan Putin pada Juli lalu, ia mendorong kerja sama ekonomi antara Rusia dan Indonesia. Baca selengkapnya
Berbagai upaya dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sritex yang bangkrut. Salah satunya dengan menunjuk empat menteri. Baca selengkapnya
Presiden Prabowo ingin mendorong kemandirian industri nasional di bidang otomotif. Baca selengkapnya
Setelah resmi menjadi mobil dinas kepala negara dan wakilnya, Maung MV3 Garuda akan menjadi mobil dinas para menteri Prabowo. Baca selengkapnya
Prabowo Subianto bertekad menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan negara serta mewujudkan ibu kota negara yang lebih seimbang dan maju. Baca selengkapnya
Prabowo akan menggelar Retret Kabinet Merah Putih pada 25-27 Oktober 2024 di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Baca selengkapnya
Menurut Hasto, Presiden Prabowo mempunyai cita-cita yang sama dengan PDIP, khususnya dalam kedaulatan pangan. Baca selengkapnya
BP Investasi Danantara akan diluncurkan pada 8 November 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartarto memastikan fungsinya tidak bertentangan dengan kementerian lain. Baca selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Angito Abimanyu mengatakan, dirinya dan tim inti diajak Presiden Prabowo Subianto berlibur sebelum pembentukan kabinet. Baca selengkapnya
PT Pindad menyatakan mampu memproduksi Maung untuk kendaraan dinas kementerian sesuai instruksi Presiden Prabowo. Baca selengkapnya