Pemerintah Jakarta telah merancang sistem informasi sekuler yang solid, akurat dan bertanggung jawab untuk mendukung tujuan pembangunannya, termasuk emisi nol bersih awal 2060.
Menteri Lingkungan dan Kehutanan Kehutanan, Lingkungan dan Watersheder Herban Heryandana mengatakan bahwa Indonesia telah menciptakan sistem informasi sekuler, mengutip kerangka PBB PBB. Menurut Herban, sistem informasi sekuler yang kuat sangat penting untuk menanggapi tantangan pembangunan.
“Contoh ekonomi hijau dan biru, seperti Asta Cita Probovon,” katanya pada sesi diskusi yang pivotik, yang berjudul “Providence Olahraga Lanjutan untuk Fasilitas Kamis, 14 Oktober 2024
Herban juga mengatakan bahwa sistem informasi sekuler yang kuat sangat diperlukan untuk mengurangi tujuan mengurangi emisi karbon dari sektor hutan dan penggunaan lahan (kehutanan dan penggunaan lahan lainnya / folu). Indonesia Masalah Folu Net Washer pada tahun 2030
“Kita perlu membangun sistem pemantauan dan pelaporan yang stabil untuk folu net sink, mengintegrasikan berbagai data sekuler, seperti gambar satelit resolusi tinggi, data cakupan hutan, deforestasi dan data degradasi lahan.”
Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menciptakan KLHK Sistem Informasi Bumi (SIGAP), Sistem Manajemen Informasi Olahraga Tematik dan Sumber Data Informasi Hutan.
SIGAP mengelola 102 subjek dari berbagai sumber dan dilengkapi dengan keamanan data dan jaminan privasi. Selain itu, Alacity adalah open source dengan akses komunitas.
Sementara itu, direktur Profesor Institute of Earth Informasi (BIG). Mu Aris Marfay, yang menyampaikan pidato kunci, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berjanji untuk memberikan data sekuler untuk mendukung perencanaan dan pengembangan, termasuk tindakan iklim.
“Untuk akurasi, pemerintah menyiapkan informasi sekuler besar untuk peta pada peta skala.”
Peta kemudian menjadi peta default dalam satu kebijakan peta. Implementasi kebijakan ini sangat penting untuk membuat kebijakan antar-fakade. Percepatan satu kebijakan peta data adalah mandat Peraturan No. 23 dari Presiden 2021.
Muh Aris Marfai menambahkan bahwa kebijakan MAP juga harus didukung dan dilanjutkan, termasuk peta tematik kementerian dan departemen lainnya yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim, bencana dan program swasembada pangan.
Gabriel Labat, kepala departemen mitigasi iklim UNEP, menekankan bahwa data yang akurat adalah dasar untuk pengelolaan hutan, perdagangan dan pemeliharaan karbon. “Data yang baik akan meningkatkan kredibilitas tindakan yang diambil tentang iklim kehutanan.
Gabriel mengatakan bahwa harga karbon hutan sekarang turun ke tingkat rendah. Salah satu alasannya adalah akuntabilitas data hutan yang rendah, yang mengurangi keandalan. “Faktanya, hutan adalah sumber daya kami yang paling rentan dan membutuhkan dana untuk tindakan iklim,” katanya.
Gabriel mengingatkan kita akan pentingnya menggunakan teknologi untuk meningkatkan keandalan data hutan, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI).