JAKARTA – Tahun 2024 akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan peluang bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari kebijakan fiskal, perubahan rezim subsidi, hingga implementasi rencana strategis, semuanya menunjukkan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun berbagai langkah yang dilakukan pada tahun 2024 diperkirakan akan memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah pada tahun 2025.
“Kenaikan tarif PPN menjadi 12%, penerapan sistem subsidi berbasis penduduk (NIK) dan tambahan beban program tabungan perumahan rakyat (Tapera) menimbulkan tekanan baru bagi kelas menengah,” kata ekonom kawakan UPN ini. dan pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29 Desember 2024).
Selain itu, kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat inflasi yang terus berlanjut juga menjadi tantangan yang serius. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan tersebut dan menjaga stabilitas makroekonomi.
Berikut ringkasan peristiwa ekonomi besar yang akan terjadi pada tahun 2024:
Januari : Mengawali tahun dengan diundangkannya undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan mengesahkan undang-undang harmonisasi perpajakan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing investasi. Namun dampaknya terhadap kelas menengah akan terasa mulai tahun 2025, dengan beban pajak yang lebih terstruktur dan tidak secara langsung meningkatkan daya beli.
Februari: Subsidi bahan bakar diperketat
Pada bulan Februari, pemerintah mulai mengusulkan perubahan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hibah yang sebelumnya berlaku umum akan diubah sehingga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan subsidi digunakan lebih tepat sasaran. Namun pada tahun 2025, beban biaya transportasi masyarakat kelas menengah yang tidak memenuhi syarat subsidi diperkirakan akan meningkat.
Maret : Perpanjangan perjanjian dengan pelabuhan bebas
Pada bulan Maret, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Perjanjian baru ini mencakup komitmen pembangunan smelter dan peningkatan royalti yang harus dibayarkan kepada negara. Perpanjangan kontrak ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas investasi asing di sektor pertambangan, meski mendapat kritik dari pihak-pihak yang menilai pengelolaan sumber daya masih kurang optimal.
April: Kebijakan ekspor pasir laut
Pemerintah mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade. Langkah ini diambil untuk meningkatkan devisa negara, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap lingkungan. Kebijakan ini mendapat perhatian besar dari para pemerhati lingkungan dan komunitas kelautan yang meyakini bahwa kebijakan ini dapat membahayakan ekosistem laut.
Mei: Tarif pajak barang mewah dan PPN
Pada bulan Mei, pemerintah menaikkan tarif pajak atas barang mewah untuk menciptakan keadilan pajak dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Selain itu, isu kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% semakin mengemuka. Dampak langsung kenaikan PPN pada akhir tahun 2024 akan dirasakan oleh masyarakat kelas menengah pada tahun 2025, seiring dengan semakin mahalnya harga barang kebutuhan pokok dan konsumsi.
Baca juga: Kelas Menengah Runtuh, Tabungan Habis
Juni: Fokus pada investasi dan koreksi pajak
Bulan Juni menjadi momen penting dengan kebijakan penurunan tarif pajak badan (PPh) untuk menarik lebih banyak investasi asing. Langkah ini diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Pada saat yang sama, pemerintah mengonfirmasi rencana kenaikan PPN menjadi 12%, yang akan mulai berlaku pada akhir tahun.
Juli: Program Starlink dan Food Estate
Pada bulan Juli, Starlink, perusahaan satelit milik Elon Musk, melakukan investasi publik di Indonesia senilai hingga Rp 30 miliar. Tujuan dari investasi ini adalah untuk menyediakan konektivitas internet berkecepatan tinggi di wilayah terpencil di Indonesia, sebuah langkah strategis untuk mendorong digitalisasi secara nasional.
Pada bulan yang sama, pemerintah di Papua meluncurkan Program Food Estate dengan tujuan mengembangkan dua juta hektar sawah dalam lima tahun. Program ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian di tingkat nasional. Namun, banyak pihak yang meragukan keberhasilan dan dampak lingkungan dari proyek ambisius tersebut.
Agustus: Pameran driver Ojol dan Tapera
Bulan Agustus ditandai dengan demonstrasi daring berskala besar yang dilakukan oleh ribuan tukang ojek yang menuntut tarif seragam dan peninjauan peraturan perlengkapan. Pada bulan yang sama, pemerintah mulai melaksanakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Rencana tersebut mengharuskan kelas menengah menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk dana perumahan, yang akan menjadi beban keuangan tambahan pada tahun 2025 mengingat kendala ekonomi lainnya.
September: Subsidi KRL dan pengurangan bahan bakar
Pada bulan September terjadi perubahan sistem subsidi KRL berdasarkan angka KTP. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, pembatasan distribusi Pertalite juga mulai berlaku karena hanya pengguna terdaftar tertentu yang diperbolehkan membeli bahan bakar bersubsidi.
Oktober: Mobil Maung dan Sritex bangkrut
Pada bulan Oktober, pemerintah mulai menggunakan mobil Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas PNS. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri lokal. Namun ada kabar buruk dari industri tekstil. Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, dinyatakan bangkrut dan berpotensi mengakibatkan PHK massal terhadap ribuan pekerjanya.
November: penetapan gaji, PPN 12% dan MBG
November adalah bulan yang penuh dengan tren penting. Pemerintah telah memperkenalkan sistem upah layak yang baru untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Selain itu, tarif PPN resmi dinaikkan menjadi 12% yang akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat kelas menengah pada tahun 2025 melalui kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Pemerintah juga telah mencanangkan program Makan Bersama Gratis (MBG) untuk siswa SD dengan alokasi Rp10.000 per anak, namun dampaknya lebih terasa pada masyarakat kelas bawah dibandingkan kelas menengah.
Desember: Anggaran 2025 dan pergantian pemerintahan
Pada bulan Desember, anggaran tahun 2025 disetujui sebesar Rp3.621,3 triliun dengan defisit 2,53% terhadap PDB. Anggaran ini memprioritaskan belanja infrastruktur, pendidikan, dan transisi. Langkah ini menandai berakhirnya tahun penuh energi di sektor perekonomian.